oleh

Realpolitik, Ke Moeldoko atau AHY?

Oleh: A Adib Hambali *

REALPOLITIK. Istilah ini diciptakan oleh Ludwig von Rochau di tahun 1853. Itu sejenis hukum besi dunia politik praktis yang acapkali menunjukan bahwa yang memenangkan politik di dunia nyata itu bukan etika atau moralitas.

Begitu juga kemungkinan yang bakal terjadi di Partai Demokrat (PD) setelah Kongres Luar Biasa (KLB), yang digelar pada Jumat (5/3/2021) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Forum itu secara resmi menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Sidang yang dipimpin Jhoni Allen juga menetapkan Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB.

Setelah itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers dan menyatakan secara terbuka bahwa KLB yang digelar oleh para aktor Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) tersebut adalah “abal-abal” dan tidak sah.

Tidak ketinggalan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokr, mantan Presiden RI dua periode, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan tanggapan terhadap KLB melalui konferensi pers yang digelar di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (5/3/2021).
“Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati.”

KLB jelas merefleksikan kegagalan AHY dalam memimpin partai karena tidak mampu membendung KLB. Musuh-musuh SBY tampak jelas melakukan konsolidasi bersama dalam pengambilalihan kepemimpinan partai

Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB menyampaikan pidato pertamanya di hadapan peserta. “Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat.”

Pengurus versi mana yang sah, legal dan yang akan mendapatkan “sertifikat” keabsahan” dari Menkumham?

Analis politik dan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengakui, bobot Moeldoko menambah rumit situasi. Ia kini kepala KSP, lingkaran utama Presiden yang sedang berkuasa. Ia juga pernah menjabat panglima TNI.

Dibiarkannya KLB ini terjadi, tanpa dibubarkan polisi. Dibiarkannya Moeldoko berpartisipasi dalam KLB tanpa dilarang Presiden. Hal itu juga menambah komplikasi persoalan.

Menurut Denny JA, realpolitik: Bukan etika atau moralitas, tapi mereka yang bekerja sesuai dengan hukum besi politik itulah yang akan berjaya.

SBY pun memaparkan betapa syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat tak terpenuhi. Satu persatu syarat itu, SBY urai. Mulai dari syarat 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Daerah, 1/2 jumlah pimpinan cabang. Dan disetujui Majelis Tinggi Partai yang ketuanya adalah SBY sendiri.

Sudah diduga, pihak penyelenggara KLB pasti pula memiliki tim hukum sendiri. Mereka melakukan manuver yang bisa ditafsir “sah” dan legal, sesuai dengan UU kepartaian.

Bagi penyelenggara KLB, pemilik suara, DPD dan DPC, tidak perlu hadir secara fisik. Tanda tangan mereka atas KLB sudah cukup.

Penyelenggara mengklaim sudah mengantongi tanda tangan itu dalam jumlah yang cukup. KLB pun dianggap sah. Ia menjadi forum tertinggi.

Izin Majelis tinggi tak mereka hiraukan. Mereka menafsir izin Majelis Tinggi itu bertentangan dengan hukum demokrasi. “KLB partai menjadi tergantung dari satu orang saja (Ketua Majelis Tinggi). Padahal partai itu milik anggota,”tutur Denny.

Ketika KLB digelar, yang pertama kali diubah adalah aturan AD/ART. Termasuk menghapus institusi majelis tinggi. Dalam AD/ART hasil KLB, tak perlu persetujuan Majelis Tinggi untuk memilih ketua umum berikutnya.

KLB juga memberikan kartu anggota khusus kepada Moeldoko. Saat itu pula ditetapkan Moeldoko sah untuk maju dan bertarung memperebutkan ketua umum baru.

Forum pun dirancang untuk tidak aklamasi. Moeldoko harus berkompetisi dengan kandidat lain sebagai ketua umum: Marzuki Ali.

Cepat sekali pemilihannya. Cukup dengan voting berdiri, tak usah dihitung lagi, kasat mata, pendukung Moeldoko lebih banyak.

Sebelum KLB, pertarungan realpolitik sudah terjadi.
Pertarungan opini publik sudah disebar. Semua pihak memainkan istilah dan citra, menyerang lawan, dan membenarkan posisinya.

“Pihak AHY, menghidupkan istilah “kudeta, politik Orde Baru, Istana terlibat, KLB abal- abal, broker politik yang bekerja, uang bermain, Demokrat is not for sale,”papar Denny.

Pihak pro KLB memainkan isu lain: “Dinasti politik, partai terbuka dan modern diubah menjadi partai keluarga, turunnya perolehan partai sejak pemilu 2014 dan 2019, kekecewaan DPD dan DPC akibat DPP melakukan mahar politik.”

Mengapa istana terlibat? Dimainkan pula isu lain, yang publik tidak tahu pasti benar salahnya. “SBY dikabarkan acapkali ikut “membiayai” anti kebijakan pemerintah, seperti demo UU Cipta Kerja,”tambah Denny JA.

Atas nama stabilitas politik, apalagi di masa sulit, Demokrat perlu ditertibkan. Kekecewaan anggota senior yang berujung pada KLB, dianggap momen yang pas menertibkan Demokrat.
Di samping yang
Ke depan, akan menyaksikan dua jenis pertarungan berikutnya dari dua versi demokrat.

Pertama, mereka akan saling berebut dukungan DPD dan DPC. Rebutan tak hanya dengan “wortel” (insentif), tapi juga stick (punishment).

Demokrat versi KLB bisa dipastikan menawarkan “gula gula,” aturan baru yang menambah wewenang DPD dan DPC. Jika DPD, DPC tak tunduk, mereka akan diancam diganti.

Kedua, dua versi Demokrat saling berebut sertifikat pengurus yang sah dari Kemenkumhan. Kini Kemenkumham adalah Yasonna H Lauly. Untuk kasus sebesar KLB Demokrat membuat sang menteri mempertimbangkan banyak hal.

“Tentu sang menteri akan mendengar arahan Presiden (jika ada). Bahkan juga arahan ketum PDIP (jika ada),”tutur Denny dalam rilisnya.

Bisa pula, dua versi demokrat ini diambangkan saja. Ini sudah cukup untuk membuat versi manapun tidak lagi beroposisi dengan pemerintah.

Di era reformasi, cukup banyak partai politik direbut dan lepas dari patron utamanya. PKB Cak Imin lepas dari Gus Dur. Partai Berkarya Muchdi PR lepas dari Tommy Suharto. PAN Zulkifli Hasan lepas dari Amien Rais.

Dulu, Golkar juga sempat terbelah antara Golkar Aburizal Bakrie versus Golkar Agung Laksono. Akhirnya kedua kubu itu bersatu dibawah ketum alternatif: Airlangga Hartarto.

Untuk banyak kasus, partai itu lepas dari patron utama ketika sang patron utama beroposisi terhadap pemerintah (Presiden). Pihak di dalam partai bermanuver, melawan sang patron.

Akhirnya, sang patron utama dikalahkan dan ditinggalkan.
Akankah Realpolitik membuat Partai Demokrat versi KLB yang menang dan meninggalkan SBY?

“Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Realpolitik adalah satu hal. Tapi rasa sedih kita melihat mudahnya partai politik terubrak- abrik, adalah hal lain lagi,”pungkas Denny JA.

*)Redaktur senior Detakposcom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini