oleh

Rentetan Ketegangan di Papua

Oleh : A Adib Hambali (*

AWARD diberikan oleh Dewan Kota Oxford kepada Benny Wenda, pegiat separatisme yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua, mengundang kecaman Pemerintah RI. (Detakpos Kamis,(18/7/2019).

Sebelumnya, sejumlah personel TNI Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum), diserang ketika hendak melakukan pengamanan pergeseran pasukan yang akan melaksanakan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu, Nduga, Papua.

Akibatnya, terjadi aksi baku tembak dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya.

Meski personel TNI berhasil menguasai keadaan dan memukul mundur kelompok KKSB hingga ke dalam hutan usai melakukan perlawanan, namun tiga personel TNI dinyatakan gugur dalam baku tembak tersebut. Tiga personel TNI tersebut, yakni Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji.

Mendagri Tjahjo Kumolo, sekaligus Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) mengutuk keras tindakan brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tiga orang anggota TNI. (Detakpos 7/03/2019).

Ketegangan muncul lagi di Bumi Cedrawasih. Pemantiknya kali ini peristiwa pengepungan organisasi massa, satuan polisi pamong praja Kota Surabaya, polisi dan personel TNI terhadap asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No 10, Surabaya, Jawa Timur, 16 Agustus 2019.

Pemicunya adalah kabar tentang ada pengrusakan bendera Merah Putih. Infromasi itu pun dibantah mahasiswa Papua. Selama pengepungan itulah terlontar umpatan bernada rasis, menggunakan nama binatang kepada mahasiswa Papua. Peristiwa itu disusul sejumlah insiden lain di kota Malang dan Semarang.

Puncaknya, Senin, 19 Agustus 2019, ratusan orang di Papua dan Papua Barat memblokade sejumlah jalan dengan merobohkan pohon. Salah satunya terjadi di Jalan Yos Sudarso, Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019. Massa juga membakar Gedung DPRD di Kota Manokwari, 19 Agustus 2019.

Protes serupa juga terjadi di Jayapura. Massa turun ke jalan dan memblokir jalan utama menuju Bandara Sentani.

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pun terjadi sebelum diketahui secara jelas oleh penyelidikan pihak polisi, munculah persekusi dan diskriminasi.

Sampai sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan dugaan bendera Merah Putih yang dibuang hingga berujung insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua.

JK megaskan, polisi harus menyelidiki lebih lanjut dan menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.
(CNNIndonesia 19/8/2019).

JK pun tidak menampik,  kerusuhan yang terjadi di Papua Barat, merembet ke Jayapura tidak terlepas dari insiden pengepungan asrama tersebut.

Ia menilai, masyarakat Papua yang turun ke jalan hanya ingin mendapat kejelasan terkait persoalan tersebut. Ya tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian itu. Semua akibat apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentu perlu dijelaskan terbuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada ketersinggungan warga Papua maupun Papua Barat terhadap kasus yang dialami saudara mereka di Surabaya maupun Malang beberapa hari terakhir, sehingga mereka emosi. Namun Kepala Negara mengingatkan, bahwa yang paling baik adalah saling memaafkan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute  Ismail Hasani, berpendapat aksi protes yang menjalar di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, yang terjadi adalah kebebasan berekspresi dan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan.

Menurut Wikimedia, setiap tindakan atau pikiran yang memperlakukan seseorang dengan kurang manusiawi dapat disebut sebagai tindakan dehumanisasi.

Meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan tentang bagaimana politik rasial yang dipelihara menimbulkan bahaya berkelanjutan.

Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, peringatan Hari Kemanusiaan Internasional, yang diperingati setiap 19 Agustus, dirusak oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan tubuh aparat.

Pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi menjadi akar rantai kekerasan yang berulang kali dialami oleh masyarakat Papua, baik secara struktural, kultural, maupun langsung.

Cerminan stigmatisasi dan rasialisme tampak pada penyebutan tertentu terhadap masyarakat Papua. Sebutan yang mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka.

SETARA Institute menentang dehumanisasi terhadap masyarakat Papua yang hadir akibat pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi.

Pengakuan atas hak yang melekat pada mereka sebagai manusia berada di titik rawan dan rapuh sebagaimana ditunjukkan dengan frekuensi insiden kekerasan terhadap masyarakat Papua yang tinggi sehingga melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hak atas rasa aman, dan hak berpindah.

Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan mencari solusi berkeadilan di Papua.

SETARA Institute mendesak Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif sekaligus memastikan kebijakan ketidakberulangan (guarantees of non-repetition).

Paralel dengan langkah itu, Ismail Husaini berharap Kapolri juga perlu memastikan dampak ikutan dari dehumanisasi di berbagai daerah tidak menjadi pemicu kekerasan terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pasca-aksi massa.

*) Redaktur senior Detakpos.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini