SKB “Jilbab”

Oleh: A Adib Hambali (*

TERBIT Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas. SKB tersebut mengatur ketentuan tentang penggunaan seragam dan atribut peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Terbitnya SKB tiga Menteri ini kemungkinan erat berkaitan dengan kasus di SMK Negeri 2 Padang. Padahal banyak yang berharap jangan sampai SKB ini hanya sebagai reaksi pihak pemerintah untuk meredam gejolak yang muncul dari kasus tersebut tanpa kajian dan tindak lanjut untuk menyelesaikan tindakan intoleran dalam bentuk lainnya di sekolah.

Maka Menag saat peluncuran SKB ini mengibgatkan, apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang itu ibarat puncak gunung es dari kebiasaan intoleran di sekolah.

“Kami sangat berkeyakinan bahwa hadirnya SKB ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan tindakan intoleran di sekolah,”kata Menag.

Benar. Peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang bukan satu-satunya tindakan yang dinilai intoleran dalam penggunaan seragam sekolah. Catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sedikitnya ada sejumlah kasus terungkap ke publik dalam kurun tahun 2014-2021.

SMAN 2 Denpasar 2014, melarang siswa menggunakan jilbab lewat tata tertib sekolah. SMAN 5 Denpasar pada 2014 melarang siswa menggunakan tutup kepala lewat pengumuman membuat siswa yang ingin menggunakan jilbab mengurungkan niatnya.

Juga SMPN 1 Singaraja 2014 melarang siswa menggunakan jilbab secara terang-terangan. SMA N 1 Maumere, Sikka 2017 Siswa yang berjilbab dilarang menggunakan rok panjang.
SD Inpres 22 Wosi Manokwari 2019 ada aturan tidak tertulis tetapi berupa imbauan secara lisan larangan menggunakan jilbab.

Kemudian SMAN 2 Rambah Hilir, Rokan Hulu 2018. Ada aturan tidak tertulis tetapi berupa imbauan secara lisan untuk menggunakan jilbab. SMP N 3 Genteng Banyuwangi 2017 Peraturan sekolah mewajibkan siswa untuk menggunakan jilbab meski non-muslim. Aturan ini sudah dicabut oleh Bupati Banyuwangi saat itu. SDN Karang Tengah 3 Gunung Kidul 2019, Kepala Sekolah mewajibkan siswa baru, kelas I, menggunakan seragam muslim. Pada tahun ajaran berikutnya seluruh siswa wajib menggunakan seragam muslim,. SMAN 1 Gemolong Sragen 2020 Siswa dipaksa menggunakan jilbab oleh Pengurus ROHIS. SMKN 2 Padang 2021 Siswa diwajibkan menggunakan busana muslim sesuai dengan Perda yang dibuat oleh Walikota sejak tahun 2005

Jika dianalisis, pelarangan dan kewajiban menggunakan jilbab ini terjadi setelah reformasi, beriringan dengan tumbuhnya politik identitas di Indonesia. Diikuti oleh arogansi mayoritas terhadap minoritas karena selama masa orde baru daerah-daerah terkekang dengan kekuatan sentralisasi ke Pemerintah Pusat.

Apalagi di masa orde baru penggunaan jilbab di sekolah benar-benar dilarang sampai dengan tahun 1991. “Pertentangan antara kewajiban dan larangan penggunaan jilbab hampir tidak muncul ke permukaan.

SKB tiga Menteri itu salah satunya mengatur tentang murid dan guru di sekolah negeri yang berhak memilih seragam yang dikenakan dengan atau tanpa kekhasan agama tertentu.

Namun, dari pantauan lapangan oleh jaringan FSGI di berbagai daerah, ternyata SKB tiga Menteri menimbulkan mis-informasi di kalangan peserta didik, pendidik dan orangtua peserta didik.

Heru Purnomo, Sekjen FSGI mengaku menemukan, telah muncul misinformasi terkait kehadiran SKB tiga Menteri ini di kalangan publik yang disebarkan lewat media sosial. Pro kontra yang sangat tajam plus ketidakpercayaan terhadap pemerintah termasuk Mendikbud membuat misinformasi ini tersebar dengan masif.

“Pro kontra yang terjadi tidak bisa dipandang sebelah mata bahkan dikhawatirkan dapat menjadi amunisi tindakan intoleran lainnya”, ujar Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI.

Menyimak melalui grup-grup WhatsApp, banyak orang tua yang khawatir, terutama yang menyekolahkan anaknya di Madrasah. Mereka khawatir jika madrasah seperti MI, MTs maupun MA jangan-jangan juga akan dikenakan aturan yang sama. Akan diberi kebebasan memilih untuk menggunakan jilbab atau tidak.

Nihan, Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Seluma, Bengkulu, menuturkan, “ Jika di sekolah saya, orang tuanya beranggapan bahwa penggunaan jilbab dilarang sama sekali. Bahkan ada yang beranggapan bahwa siswa diberi hak sebebas-bebasnya untuk menentukan bentuk dan jenis seragam sekolahnya. Sebagai Kepala Sekolah tentunya saya belum bisa memberikan klarifikasi karena belum disosialisasikan.”

Kepala SMPN 52 Jakarta, Heru Purnomo mengungkapkan, bahwa sebelum keluarnya SKB tiga Menteri, sebagian sekolah itu ada yang mewajibkan siswa yang menggunakan jilbab, agar menggunakan yang ada logo sekolah. Lalu Ini bagaimana? Apa mau dilarang pakai jilbab berlogo sekolah, karena jangan sampai divonis melanggar SKB tersebut. Padahal tidak mewajibkan siswa untuk berjilbab.

Selain itu, ada juga keresahan pada para guru yang mengampu pelajaran agama Islam, karena guru Pendidikan Agama Islam tersebut, selama ini mewajibkan penggunaan jilbab pada peserta didik yang memengikuti mata pelajaran agama Islamm. Jadi hanya diwajibkan kepada siswi yang sehari hari tidak menggunakan jilbab. Artinya hanya saat pembelajaran tatap muka khusus pelajaran agama Islam. ” Apakah ini termasuk pelanggaran,”ujar Eka Ilham, Kepala Divisi Litbang FSGI.

Dalam SKB ditentukan juga, sekolah dan daerah diberikan waktu dalam 30 hari ke depan untuk mencabut aturannya yang melarang atau mewajibkan seragam sekolah dengan atau tanpa kekhasan agama tertentu.

“Namun, jika waktunya 30 hari sejak ditandatangani pada 4 Februari 2021, menurut FSGI hal tersebut sulit di laksanakan di lapangan, mengingat sebagian besar sekolah saat ini masih Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), bagaimana control pemerintah dalam 30 hari kedepan, sementara sistem pengawasan dan siapa yang melakukan pengawasan, belum di atur dalam SKB 3 Menteri tersebut,” urai Retno Listyarti, Dewan Pakar FSGI.

Perlu Revisi

Secara prinsip yang diatur dalam SKB ini merupakan kelanjutan dari Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada Permen dinyatakan, pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan dan pakaian seragam khas sekolah.

Pada Pasal 3 ayat 4 poin d, yaitu : “ Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.”

Itu artinya larangan untuk mewajibkan atau pun melarang menggunakan seragam khas tertentu sesuai dengan agama yang diyakini itu sudah ada sejak Permendikbud ini hadir.

Pada permen ini, Pasal 1 ayat 4 juga disebutkan bahwa : “Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.”

Bahwa pakaian seragam muslimah memang hanya untuk siswa beragama Islam bukan siswa beragama lain.“ Jika dilihat dari kronologi kehadiran Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 ini patut diduga merupakan jawaban pemerintah saat itu terhadap kasus pelarangan menggunakan jilbab di SMA Negeri 2 Denpasar. Hal yang kurang lebih sama terjadi dengan hadirnya SKB 3 Menteri ini sehingga kami sangat memahami jika pemerintah ingin “menguatkan” dan meningkatkan “eskalasi hukum” Permendikbud lewat SKB ini dengan aturan yang lebih teknis dan operasional,” terang Fahriza.

SKB tiga Menteri tidak mengatur mekanisme pengawasan, siapa yang melakukan pengawasan, hanya menyebutkan menyediakan portal pengaduan baik secara daring maupun luring. Tampaknya, SKB berharap korban, baik peserta didik, orangtua dan pendidik yang mengadu sehingga bisa di tindaklanjuti untuk diberikan sanksi.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam SKB tiga Menteri disebutkan bahwa Pemda dan Sekolah diberi waktu selama 30 hari untuk mencabut peraturan yang bertentangan dengan SKB. Ini sangat sulit dilakukan mengingat sampai dengan saat ini SKB ini belum tersosialisasi dengan baik. Apalagi efektifitas dari SKB ini akan dapat diukur dengan baik adalah bagaimana implementasinya di sekolah bukan sekedar ada aturan atau tidak.

Lalu bagaimana melihat implementasinya sementara saat ini sekolah-sekolah sedang melaksanakan PJJ? Sehingga pengawasan tidak mungkin dilakukan walaupun Kemendikbud sudah menyediakan layanan pengaduan.

Pelibatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga perlu dilakukan dalam sosialisasi SKB karena yang terjadi di lapangan pro dan kontra SKB ini telah berubah menjadi pertentangan dan perdebatan antar agama bukan hanya sekedar urusan seragam sekolah.

Peran Kementerian Agama perlu ditingkatkan lagi tidak hanya sekadar melakukan pendampingan moderasi beragama dan memberikan pertimbangan untuk pemberian sanksi tetapi juga dilibatkan dalam sosialisasi.

-Redaktur senior Detakpos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *