oleh

“Tersandera” Politik Akomodasi

Oleh: A Adib Hambali (*)

REKONSILIASI politik antara pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, belum tuntas.

Bahkan menyisakan masalah meski Prabowo Subianto dan kader partai Gerindra sudah terakomodasi dalam Kabinet Kerja Jilid II. Ternyata tidak hanya bagi bagi kursi  di jabatan menteri, tetapi terdapat perjanjian yang cukup “menyandera” Jokowi dalam usia pemerintahanya saat menapakkan kaki di tahun kedua ini.

Terbukti,  Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto meberikan permohonan yang mengejutkan kepada pemerintah Indonesia.

Pasalnya dia meminta pihak pemerintah melakukan pembebasan terhadap sejumlah tokoh yang terjerat kasus hukum.

Hal ini dijadikannya sebagai syarat rekonsiliasi setelah selesainya keberlangsungan Pemilihan Presiden 2019.

Dilansir rri.co.id pada Sabtu (14/11/2020), Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui akun Instagram Fraksi Gerindra mengungkapkan, “Tak hanya pemulangan HRS, (Habib Rizieq Shihab-red), Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukungnya yang ditangkap karena terjerat kasus hukum,” ujarnya.

Dalam Pilpres 20219, ada beberapa tokoh pendukung prabowo yang telah ditangkap oleh pihak pemerintah, yakni Bachtiar Nasir yang ditetapkan sebagai pencucian uang, Eggi Sudjana yang dijerat tersangka makar, mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen, mantan Kapolda Sofyan Jacob, dan Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.

Pemantik polemik pun muncul. Saat HRS pulang ke Tanah Air, ribuan massa pendukungnya menduduki Bandara Soekarno-Hatta, hingga massa yang membludak pada pernikahan putri HRS. Dengan kasat mata kerunan massa pendukungnya dipertontonkan di saat Pandemi Covid-19.

Bahkan aparat dibikin tidak berdaya, setidaknya terkesan membiarkan kerumunan massa dalam jumlah besar tersebut karena dalih rekonsiliasi.

Pembiaran negara atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangana HRS dari Arab Saudi, hingga pernikahan putrinya menjadi paradoks kepemimpinan politik Jokowi dan jajarannya dalam penanganan Covid-19.

Adalah Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, jangankan kewajiban menjalankan protokol kesehatan, prinsip hukum salus populi suprema lex esto yang selama ini digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan yang diciptakan oleh kedatangan HRS.

“Asas yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi selama ini telah digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk digunakan untuk melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kinerja pemerintah,”ujar Hendardi dalam rilis pers, Minggu (15/11).

Para pihak berwenang, sejauh ini hanya menyampaikan himbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan sama seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pesohor Nikita Mirzani yang secara satir mengkritik keras kerumunan dalam beberapa hari belakangan ini.

Padahal, menurut Hendardi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum. Sungguh peragaan tata kelola pemerintahan yang melukai para dokter dan perawat yang terus berjuang, para siswa-siswi sekolah yang sudah jenuh dengan belajar daring, dan para korban PHK yang tidak bisa menggapai impiannya untuk terus bekerja, akibat ganasnya Covid-19.

Hendardi pun menilai pilihan politik akomodasi Jokowi terutama sejak merangkul Prabowo Subianto, membiarkan eks Tim Mawar menduduki jabatan, obral Bintang Mahaputera ke sejumlah elite oposisi adalah ijtihad politik keliru.

Orientasi politik akomodasi adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Tetapi akomodasi pragmatis tanpa basis ideologi dan gagasan justru telah menyandera Jokowi dalam kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis.

“Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum HRS adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya,”tutur dia.

Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan  Kapolri secara dini menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit HRS, memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan, dan seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga.

Sandera politik akomodasi dan kalkulasi politik pragmatis akan terus melilit Jokowi dan menjadi warna kebijakan-kebijakan politik pemerintahan hingga 2024, jika Jokowi tidak mengambil terobosan politik yang berpusat pada gagasan pengutamaan keselamatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Bisa jadi stabilitas politik dan keamanan akan terjaga akan tetapi kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum, alih-alih mewariskan legacy,”tutupnya.(*).

Penulis:Redaktur senior Detakpos.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini