oleh

“Vokalis” Itu Terjaring OTT

Oleh: A Adib Hambali (*

TONG Kosong nyaring  bunyinya.” Peribahasa yang kita kenal sejak sekolah dasar itu ternyata berlaku juga untuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dia resmi ditetapkan sebagai tersanka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Lembaga anti rasuah ini menggelar kegiatan tangkap tangan di Jakarta, Depok, dan Banyumas, diduga terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Tidak tanggung tanggung, KPK mengamankan delapan orang dalam kegiatan OTT. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.

Dari delapan orang yang diamankan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu  ada mantan anggota Badan Pengawas Pemilu,  politikus PDIP, dan pihak swasta.

Wahyu disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi yang sedang kita jalani. (Biro Humas KPU RI, 9/1/2020).

              ***

Tertangkapnya tersanka Wahyu oleh KPK mengejutkan banyak pihak. Sebab, selama ini dia disebut “vokalis” anti korupsi di KPU pada 2019,  terkait koruptor.

Pada saat itu, pria kelahiran Banjarnegara 5 Desember 1973 ini cukup vokal mengenai mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada.

Momen itu terekam pada 5 November 2019. Saat itu, mantan ketua KPU Kabupaten Banjarnegara ini melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Saat itu dia menjelaskan, pelarangan tersebut dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan Pilkada 2020.

“Ya, berdasarkan putusan rapat pleno, KPU tetap akan mencantumkan dalam norma PKPU bahwa calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat. Salah satu saratnya adalah bukan mantan narapidana korupsi,” ujar Wahyu di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, (obsesionnews, Selasa (5/11/2019).

Dia menuturkan, seorang pezina, pemabuk, dan pejudi saja tidak diperbolehkan maju sebagai calon kepala daerah. Apalagi mantan napi kasus korupsi yang dianggap memiliki daya rusak sosial tinggi.

Kegigihan itu, lanjut Wahyu, lantaran KPU menginginkan Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki rekam jejak baik dalam karier.

Sebab tanpa ada aturan tersebut, KPU yakin masyarakat belum mampu memilih calon kepala daerah yang terbaik. Pasti ada saja yang memilih calon dengan latar belakang pernah tersandung kasus korupsi.

Berdasarkan pernyataan Wahyu di atas, jelas terlihat dia cukup vokal melarang mantan koruptor untuk mengikuti Pilkada 2020. Namun, kini dia pun harus berurusan dengan KPK soal dugaan kasus suap.*)

Penulis: Redaktur senior Detakpos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini