Bojonegoro-Detakpos– Seluruh Komisi di DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar rapat dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan agenda pembahasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 dengan pagu Rp 3,4 triliun.
Rapat berlangsung di ruang masing-masing komisi di DPRD Bojonegoro. Dihadiri semua OPD Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Bojonegoro.” Rapat dengan OPD ini membahas penyusunan KUA-PPAS) 2018,” Kata anggota Komisi A, Doni Bayu Setiawan, semalam.Dia menilai, ada beberapa poin pokok yang perlu lebih dicermati oleh Pemkab Bojonegoro terkait kebutuhan yang menjadi skala prioritas di tahun 2018. “Misal, pada Pilkada 2018 nanti, di Bojonegoro akan banyak yang kehilangan hak pilih, ketika masih banyak masyarakat yang belum terekam e-KTP,” terangnya. Kendala tersebut salah satunya disebabkan tidak ada sarana mobil untuk melayani mereka umelakukan perekaman e-KTP. ” Untuk itu, pemerintah harus jemput bola dengan memberikan sarana transportasi untuk mereka. ”Oleh karenanya, kita sudah usulkan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Bojonegoro, untuk menganggarkan pembelian dua mobil, guna memberikan pelayanan perekaman e-KTP ke bawah,” jelas Doni Bayu Setiawan.
Komisi A berpendapat, menyangkut wilayah pedesaan, khususnya masyarakat yang sudah berumur tua, terlalu riskan untuk pergi jauh ke kota melakukan perekaman e-KTP, sehingga pemerintah harus melayani mereka dengan cara turun ke bawah.
Selain itu, masih banyak hal lain yang dibahas dalam rapat tersebut. Harapanya, penyusunan KUA-PPAS 2018 bisa menghasilkan program atau kegiatan yang lebih realistis. Begitu juga realisasinya kelak, diharapkan bisa lebih berpihak pada masyarakat Bojonegoro.(d5/detakpos)
