Gresik–Detakpos-Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto berharap agar pada tahun 2018 jumlah kemiskinan di Gresik bisa turun lagi. Pada tahun 2016 kemiskinan di Gresik mencapai 13,09%, kemudian pada tahun 2017 angka kemiskinan turun menjadi 12,89%.
“Usirlah kemiskinan, tapi jangan usir orang miskin. Sesuai data yang ada pada kami, jumlah masyarakat miskin di Gresik saat ini sekitar 164 ribu. Tugas kita bersama untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi tidak miskin” tandasnya saat membuka Bintek peningkatan kapasitas pelaksana sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (19/9/2018).
Menurut Bupati, sebagai kabupaten industri mestinya jumlah penduduk miskin ini prosentasenya harus kecil dibanding kabupaten lain.
“Upah Minimum Kabupaten Gresik lebih tinggi dibanding yang lain. Kita punya banyak program dalam pengentasan kemiskinan mulai dari Kartu Gresik pintar, kartu Gresik Sehat, santunan kematian, santunan yatim piatu dan santunan janda miskin”. Urai Sambari
Program SLRT ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI. Program ini merupakan layanan yang membantu dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan daftar penerima program dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan selama dua hari ini di ikuti oleh 90 orang peserta. Mereka perwakilan dari OPD, perwakilan dari Dinsos Gresik, staf SLRT, staf Puskesos, Supervisor, fasilitator serta perwakilan dari 58 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Gresik
Kegiatan Bimtek SLRT dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Kaur Gusril Pausi, Kabag Humas Kemensos RI Dr Salahuddin Yahya, perwakilan Bappenda Kaur, Kepala Dinsos Kabupaten Kaur Sidarmin Tetap, Fasilitator SLRT dan Pekerja Sosial Kabupaten Kaur.
Beny Setya Nugraha dari Kementerian Sosial RI yang hadir pada kesempatan itu menyatakan bahwa program ini di desain untuk membantu mengidemntifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkannya dengan program layanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan daerah sesuai kebutuhan mereka.
“Sistem ini telah terbukti memiliki keunggulan komparatif untuk mendorong terjadinya desentralisasi penanganan keluhan dan rujukan melalui program perlindungan social daerah. Kita semua menganalisis kesenjangan layanan social melalui kepesertaan program“ tandasnya
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Sentot Supriohadi menyampaikan bahwa Program SLRT ini sebagai integrasi informasi data dan layanan.
“Kedepan fasilitator akan turun ke lapangan untuk memvalidasi data ke rumah tangga sasaran yang lebih akurat dan valid. Sistem ini harus terintegrasi di setiap OPD yang terkait di Kabupaten Gresik” tandas Sentot. (d/4)