Gresik – Detakpos – Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto meminta catatan hasil verifikasi dari tim independen yang telah melakukan penilaian kesejumlah lokasi untuk evaluasi daerahnya masuk Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nasional.
“Kami siap melakukan perbaikan apabila dalam catatan tim independen menemukan hal untuk melakukan perbaikan yang masih kurang,” kata dia, kepada Tim Penilai independen Kota Layak Anak, di Gresik, Jumat (26/5/2017).
Menurut dia, perbaikan daerahnya untuk layak anak penting dilakukan karena menyangkut kebutuhan langsung masyarakat dan lingkungan.
Di Gresik, kata dia, tidak ada desa yang tidak punya bidan, bahkan beberapa desa memiliki bidan yang lebih dari satu.
Sesuai data, lanjut dia, di daerahnya tercatat 1. 471 posyandu, 241 ponkesdes, 20 puskesmas rawat inap, 12 puskesmas rawat jalan, 74 puskesmas pembantu.
“Dana Kesehatan yang awal masa pemerintahan saya pada 2010 hanya Rp5 miliar, tetapi pada 2018 nanti sudah menjadi Rp135 miliar,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa hal terkait dukungan Pemerintah terhadap kebijakan Kota Layak Anak, antara lain, pengadaan bis mini gratis untuk angkutan anak-anak dan program Pemberian makanan tambahan anak sekolah.
“Kami mewajibkan pada sekolah yang ada di jalan raya untuk melaksanakan pemagaran sekolah. Menyediakan pintu lain untuk anak-anak agar lebih aman dari lalu lintas jalan raya. Serta ada dukungan dari Dinas Perhubungan dan Polres Gresik untuk membantu penyeberangan anak,” paparnya.
Pada kesempatan itu dua orang anggota Tim Penilai Kota Layak Anak Budi Triwinata dan Taufik Ubaidah bergantian memberikan paparan tentang penilaian Gresik sebagai Kota layak anak.
Beberapa catatan atas verifikasi Tim penilai yaitu, Gresik sangat bagus dalam layanan Akte Kelahiran, layanan Kesehatan serta layanan informasi anak.
“Khusus layanan Akte Kelahiran yang ada di Gresik ini bisa di tiru oleh Kabupaten dan kota lain di Indonesia” tambah Taufik Ubaidah.
Beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu cakupan ASI eksklusif dan inisiasi menyusui sejak dini. Terkait hal itu anggota tim mencatat beberapa alasan yang ditemukan dilapangan.
“Saya melihat di Gresik banyak ibu-ibu yang bekerja di berbagai perusahaan. Mungkin disini Pemerintah Kabupaten perlu masuk untuk memberikan penyuluhan sekaligus mengawasi agar di perusahaan ada ruang laktasi,” kata Taufik.
Ia juga menjelaskan bahwa semua kota di Indonesia sampai saat ini masih belum ada yang betul-betul dikatakan sebagai kota layak anak (KLA).
“Ada lima tingkatan penilaian yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Saat ini masih hanya sebatas Nindya yang diraih oleh 2 kota di Jawa dan satu kota lagi ada di Bali,” katanya. (sdm/detakpos)
