Lamongan – Detakpos – Bupati Lamongan, Jawa Timur, Fadeli mengharapkan dana desa (DD) pemanfaatanya untuk program bisa dengan tepat apalagi bisa sinkron dengan program pemerintah kabupaten (pemkab) maka akan mempercepat penuntasan kemiskinan.
“Jika program desa bisa direncanakan dengan tepat dan dilaksankan dengan baik, maka penuntasan kemiskinan bisa berjalan semakin cepat. Apalagi jika program di desa disingkronkan dengan program kabupaten, sehingga seiring sejalan,” kata dia saat Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) di Lamongan, Kamis (24/8/2017).
Menurut dia, program desa tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga bisa dilakukan melalui bidang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti pertanian dan perikanan yang banyak menjadi sandaran hidup masyarakat.
“Terutama untuk petani kecil, yang rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektare,” ucapnya kepada 462 kepala desa di daerahnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah desa (pemdes) mengkomunikasikan perencanaan yang tepat dan pelaksanaanya dengan Kejaksaan Negeri (Kejari).
“Seperti sudah dijelaskan Ibu Kajari (Diah Yuliastuti), tidak perlu takut untuk berkomunikasi dengan Kejari. Terlebih dalam penilaian BPK untuk pemerintahan desa 2016 sudah baik, Saya harap di 2017 semakin baik lagi,” kata dia menjelaskan.
Pada kesempatan itu, Kepala Kajari Lamongan, Diah Yuliastuti, sebelumnya menjelaskan pembentukan TP4D karena ada stigma kriminalisasi untuk kebijakan yang dilakukan pejabat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga berakibat pembangunan tidak bisa optimal.
Tugas TP4D, kata dia, penegakan hukum yang bersifat preventif, lebih menekankan pencegahan, melalui upaya-upaya persuasif dengan memberikan pendampingan hukum.
“Ini agar penyerapan anggaran bisa optimal, dan di sisi lain tidak ada potensi terjadinya kerugian Negara. Harapannya, pembangunan bisa dilaksanakan dengan tenang,” katanya menegaskan.
Di Lamongan, Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) terus meningkat. Tahun 2015, total alokasi untuk dua pos itu mencapai Rp249.037.212.500, tahun 2016 menjadi Rp 412.877.546.223 dan di 2017 kembali naik menjadi Rp489.919.633.300. (d1/detakpos)
