Bojonegoro – Detakpos – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi pengisian sebanyak 1.152 lowongan perangkat desa, karena diduga ada oknum yang memainkan pengisian perangkat desa dengan meminta uang dari pendaftar.
“Saya mengundang KPK bidang pencegahan korupsi, sebab beredar rumor ada sejumlah oknum yang memintai uang kepada pendaftar perangkat desa,” kata dia, Rabu (18/10).
Selain itu, ia juga sudah meminta bantuan langsung kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro untuk menangkap tangan kepada oknum yang memintai uang kepada para pedaftar pengisian perangkat desa.
“Kami sudah meminta kepada polisi untuk OTT kalau memang menemukan ada oknum yang memanfatkan pengisian perangkat desa,” kata dia menegaskan.
Sesuai data, lanjut dia, dalam pengisian 1.152 lowongan perangkat desa yang hampir merata di seluruh desa di 28 kecamatan diikuti 7.660 peserta.
Rincian lowongan untuk sekretaris desa 192 lowong, kaur perencanaan 304 lowongan, kaur TU dan Umum 86 lowongan, kasi pemerintahan 94 lowongan, kasi kesejahteraan 76 lowongan, kasi pelayanan 88 lowongan dan kepala dusun 176 lowongan.
“Jumlah pendaftar cukup banyak. Pendaftar pengisian perangkat desa berani membayar puluhan juta rupiah, bahkan seratusan juta rupiah lebih kepada oknum yang menjanjikan bisa mengatur dan memastikan bisa diterima dalam pengisian perangkat desa,” kata dia menjelaskan.
Padahal, menurut dia, pemkab dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang membuat soal pengisian tes perangkat sudah sepakat akan melaksanakan tes pengisian perangkat desa dengan jujur.
Dengan demikian, lanjut dia, kalau sejumlah oknum yang memanfaatkan pengisian perangkat desa tidak dicegah akan merusak nama Unnes juga pemkab.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemkab Djoko Susilo menjelaskan Unnes membuat soal tes perangkat desa terbagi tiga kelompok yaitu sekretaris desa, kepala dusun dan kasi kaur, masing-masing ada sembilan varian soal.
“Pendistribusian soal ke kecamatan juga dalam pengawalan polisi,” ucapnya menegaskan.
Sesuai rencana polisi akan mulai mengamankan soal pengisian tes perangkat desa mulai dari Semarang, pada 20 Oktober dan soal akan disimpan di mapolres pada 25 Oktober. Sesuai jadwal tes pengisian perangkat desa akan digelar secara serentak di 28 kecamatan pada 26 Oktober. (*/d1/detakpos)
