Pewarta Jarwati
Bojonegoro – Detakpos– Ada peningkatan jumlah estimasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mencapai Rp 2,6 triliun.
Kenaikan DBH disebabkan naiknya harga minyak dunia akan berdampak pada jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.
Sekretaris Komisi B DPRD, Lasuri mengatakan, dari hasil pembahasan APBN 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, jumlah anggaran bagi hasil untuk Bojonegoro lebih dari Rp 2,9 triliun, sehingga akan berpengaruh terhadap total anggaran untuk APBD tahun depan.
“Bojonegoro bagaikan mendapatkan durian runtuh, dan kado yang sangat besar dihari jadi tahun ini. Sebab mendapatkan kabar dari Pemerintah Pusat, kalau jumlah DBH Bojonegoro meningkat pesat bila dibandingkan dengan jumlah yang dimasukkan dalam KUA PPAS APBD tahun 2019,” kata Lasuri, Kamis (1/11).
Anggota Fraksi PAN tersebut juga menjelaskan, kalau DPRD akan mengawal terkait dengan peningkatan DBH Migas. Selain itu juga meminta kepada Pemkab untuk ikut mengawal secara bersama-sama supaya jumlah tersebut mampu tertransfer ke kas daerah.
“Kita harus secara bersama dalam memastikan nantinya Bojonegoro bisa mendapatkan DBH Migas itu,” kata dia dia.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, kalau dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2019 disepakati jumlahnya mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan adanya tambahan DBH Migas yang mencapai Rp 2,6 triliun maka akan meningkatkan jumlah APBD.
“Kalau kami hitung dari estimasi 70 persen DBH Migas, maka akan ada tambahan Rp 800 miliar. Belum lagi dari Silpa tahun 2018, yang diprediksi oleh Pemkab mencapai Rp 500 miliar. Kami perkirakan minimal jumlah APBD 2019 bisa mencapai Rp 4,5 triliun,” tegasnya.
