oleh

Dari Jakarta, 2024 Ibu Kota Boyong Ke Kalimantan

JakartaDetakpos-Presiden Joko Widodo (Jokowi),  memastikan, Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Namun belum disebutkan di provinsi mana kelak lokasinta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dalam rapat terbatas hari ini, pihaknya telah memaparkan tiga calon Ibu Kota, kesemuanya di Pulau Kalimantan.

“Tadi kami menyampaikan analisa dari masing-masing kandidat dari Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur dan kemudian kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya,” Bambang Brodjonegoro usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8) siang.

Selain itu, lanjut Bambang, tim pemerintah dipimpin oleh Bappenas bersama beberapa kementerian terutama Kementerian PUPR, ATRBPN, Kementerian LKH dan berbagai badan yang terkait telah menyampaikan bagaimana kira-kira bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut dan skema pembiayaannya.

“Nah dari hasil rapat tadi intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitif atau pastinya satu di antara tiga tersebut,” ungkap Bambang.

Mengenai standar kota, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Presiden memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru nanti yang dibangun mempunyai standar kota internasional, yang menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota lain di Indonesia.“

Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman itu akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan,” terang Bambang.

Adapun soal biaya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, sudah disepakati oleh Presiden bahwa sumbernya adalah ada 3 yaitu dari APBN, dari kerja sama pemerintah-badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN.

Khusus APBN, menurut Menteri, pemerintah akan berupaya melakukan kerja sama pengelolaan aset, terutama aset yang ada di Jakarta yang nantinya akan pindah maupun aset di tempat baru.

“Jadi artinya meskipun menggunakan APBN tapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada di APBN. Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset  di Jakarta saja maka kita akan mengupayakan agar kerja sama,” jelas Bambang.

Menurut Bambang Brodjonegoro, nanti akan ada undang-undang mengenai daerah khusus ibu kota, dan juga ada rencana untuk otorita yang akan mengelola wilayah tersebut.

Ditambahkan Bambang, pemindaan ibu kota negara ini merupakan proyek kegiatan multi years. Pasti ada yang 2020 tapi untuk tahap awal, untuk penyiapan infrastruktur dasar, untuk land clearing dan segala macam. Tapi belum besar.

“Yang paling penting kita sudah tahu angka berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan tadi,” terang Bambang.

Dia menambahkan, sebentar lagi Presiden akan mengumumkan lokasi definitif, Pada 2020 itu semua persiapan termasuk tadi landasan hukum, 2021 itu konstruksi full construction mulai, 2024 diharapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung.

Sumber: Humas Setkab

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini