oleh

Diharapkan Kartu Prakerja Bisa Kurangi Pengangguran di Jatim

SurabayaDetakpos– Kartu Prakerja yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera dilaunching. Melalui kartu ini akan diberikan biaya pelatihan berkisar 3-7 juta dengan estimasi durasi pelatihan 90 hari atau 3 bulan.

Ada dua leading sector yang menangani kartu prakerja ini. Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)  dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencananya, Jatim akan mendapatkan kuota 100 ribu Kartu Prakerja dari jalur Kemenaker. Kemudian untuk dari jalur Kemenko Perekonomian, akan mendapatkan kuota 93 ribu.

Saat memimpin Rapat Terbatas dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemarin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim berkoordinasi dengan Kemenaker.

Sedangkan Dinas Pendidikan Prov. Jatim berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait Kartu Prakerja ini.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk supporting teamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM.
“Jadi Dinas Perindag dan UMKM akan  support, mereka membantu  memilahkan mana yang passionnya ke digital IT, mana yang non digital IT sesuai platform yang ditentukan pemerintah ,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Karena itu, dengan adanya Kartu Prakerja tersebut, Gubernur Khofifah berharap bisa  mengurangi pengangguran di Jatim . Angkatan kerja baru di Jatim rata-rata 800 ribu per tahun.  Sedangkan ada sebanyak 357.553  orang  berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2019 merupakan Lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah.
“Itulah yang sedang kita konsolidasikan agar nyekrup antara angkatan ketja, skill dan kebutuhan pasar,” katanya.

Pada kesempatan sama, mantan Mensos di era Presiden Jokowi itu meminta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak bisa mengkoordinasikan Kartu Prakerja Berbasis Digital IT bisa berseiring  dengan Millennial Job Center (MJC).

Terkait SMK Mini, Gubernur Khofifah meminta Pergub SMK Mini diubah menjadi Pendidikan Vokasi yang saat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren. Karena pada dasarnya SMK Mini itu diperuntukkan bagi para santri yang mendapatkan pelatihan vokasi.
“Jadi saya ingin lebih fokus. Bukan lagi SMK Mini, karena memang bukan SMK. Kalau ini memang kursus, saya ingin fokus  pada pendidikan vokasi,” ujar Gubernur.(hms).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini