Bojonegoro – Detakpos– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojobegoro akhirnya setuju membahas Rancangan Perda (Raperda) tentang Dana Abadi Pendidikan, karena sudam memiliki payung hukum untuk membuat Perda tersebut.
“Sebenarnya sikap Fraksi PDIP yang beberapa waktu lalu tidak sepakat bahas dana abadi, justru kita menyelamatkan Bupati, ” tegas Politisi PDIP Doni Bayu Setiawan.
Sekretaris Komisi A itu menyatakan, pada waktu itu fraksi PDIP belum setuju karena belum ada dasar hukum. ” Setelah sekarang ada payung hukumnya, kami bersedia untuk membahas dengan beberapa catatan, ” tegas Doni Bayu Setiawan kepada Detakpos, Rabu, 3 Mei 2017.
Beberapa waktu lalu, Fraksi PDIP tidak sepakat untuk membahas Raperda Dana Abadi, karena belum ada dasar hukum yang jelas terkait dana abadi.
Selain itu, lanjut dia, masih ada kebutuhan dasar masyarakay yang jauh dari cukup di bidang kesehatan. Di bidang pendidikan banyak gedung sekolah rusak dan GTT honornya minim, infrastruktur banyak jalan dan jembatan rusak.
Fraksi PDIP, menurut dia, menganggap ini sangat mulia, sehingga beberapa waktu ini memperjuangkan Dana Abadi supaya ada cantolan hukumnya. ” Maka kami telah mengkomunikasukan dengan pusat tentang dana abadi ini, dan Presiden telah mengeluarkan Inpres/Perpres tentang Dana Abadi Pendidikan,” papar Dony.
Ditegaska, Fraksi PDIP akan bersedia membahas apabila nama Raperda adalah Dana Abadi Pendidikan. ” Artinya memang disiapkan untuk pendidikan masa depan generasi mendatang,” tambah dia.
Selain itu, dia berharap supaya beberapa pasal dalam pembahasan nanti harus dikaji mendalam. Di antaranya besaran dana abadi pendidikan yang akan dimasukkan setiap tahun anggaran.”Jangan bicara angka tetapi prosentase dari Dana Bagi Hasi (DBH) Migas dan sebagainya, sehingga tidak memberatkan APBD,” terang dia.(deddy/detakpos).
