oleh

Full Day School Dibatalkan, Kasihan Menterinya Jokowi

JakartaDetakpos– Presiden Joko Widodo akan menata ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur tentang kegiatan belajar mengajar lima hari atau Full Day School. Hal itu sebagai respons atas aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai model pendidikan di Indonesia.

Pengamat komunikasi  politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan, Jokowi itu keputusannya dicitrakan sangat tergantung dengan citra dirinya di masyarakat.

” Bila ada keputusan kemudian banyak diprotes ya diralat. Gak hati hati bikin keputusàn. Ya kasihan menterinya, ” ungkap Hendri Satrio, Senin (19/6).

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin sebagaimana dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, menyatakan, “Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula Peraturan Menteri (Permen), mungkin akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres),” ujar dia.Disebutkan, penataan ulang terhadap aturan itu nantinya akan melibatkan sejumlah menteri terkait. Tidak hanya itu, proses tata ulang juga akan melibatkan masyarakat sehingga aspirasi mereka dapat dituangkan dalam aturan yang akan dibuat.”Di dalam penyusunannya akan melibatkan selain menteri-menteri terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri, juga akan melibatkan nanti ormas-ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain,” ucapnya.Adapun persoalan yang dibahas dalam aturan tersebut diharapkan tidak lagi hanya mengatur waktu atau lamanya pembelajaran saja, tapi juga secara menyeluruh. “Diharapkan bahwa peraturan itu menyeluruh, komprehensif dan bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tutur K.H. Ma’ruf Amin.Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penguatan karakter para pelajar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme.

“Mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah, tetapi mungkin yaitu pendidikan penguatan karakter,” ucap Ma’ruf Amin.

Dirinya pun berharap peraturan tersebut akan segera diselesaikan sehingga keharmonisan di masyarakat kembali tercipta. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama Perpres ini akan bisa dihasilkan dan suasana akan menjadi harmoni, tenang, dan tidak ada masalah lagi,” ujar Ma’ruf Amin.

Dirilis  biro pers KH Ma’ruf Amin siang bertemu dengan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Merdeka, Jakarta. (d2detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini