Ini Kata Bupati Bojonegoro dan Kapolres Kepada Watimpres

BojonegoroDetakpos – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto mengatakan seluruh anak putus sekolah yang ada di daerahnya wajib sekolah, selain itu semua anak wajib mengikuti program pendidikan 12 tahun.

Bagi anak-anak yang putus sekolah diwajibkan untuk tetap sekolah, walaupun bagi anak-anak perempuan yang keadaannya sudah berbeda yaitu hamil karena sudah dinikahkan untuk tetap sekolah, jika malu diikutkan dalam paket C,” kata dia kepada rombongan Watimpres yang dipimpin Prof. Dr. Abdul Malik Fajar di Bojonegoro, Kamis (3/8/2017).

Untuk itu, katanya, pemkab memberikan subsidi sekolah bagi anak-anak yang masih usia sekolah dan kami salurkan langsung melalui pemerintah desa (pemdes), yang bisa melakukan kontrol terkait pemanfaatan bantuan subsidi pendidikan itu.

Ia juga mengatakan  antara legislatif dan pemerintah daerah berjalan baik dengan mengedepankan diskusi untuk mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai bidang pembangunan juga masalah lainnya.

Selain itu juga, kepada instansi  lain seperti Kepolisian, TNI dan Kejaksaan serta instansi lainnya, Pemerintah Daerah juga telah memfasilitasi seluruh kebutuhan yang perlu dukungan, namun belum didukung oleh Instansi pusatnya.

“Jika terjadi konflik sosial yang melibatkan tentang keagamaan, bersama seluruh unsur Forpimda dengan umat agamanya duduk bersama mencari solusi  untuk menyelesaikannya,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., bersama Forpimda dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ikut menyambut kehadiran tim Watimpres.

kedatangan rombongan tim dari Wantimpres yang diketua oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar bersama 5 staf Wantimpres ke untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan pendidikan, keagamaan dan kesejahteraan rakyat di daerah setempat.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro menambahkan selama berdinas di daerah setempat seluruh unsur forpimda berjalan dengan baik, baik secara hubungan pekerjaan dan pekerjaan sesuai tupoksinya tidak ada gesekan dan tumpang tindih serta intervensi satu sama lain.

“Selama ini, seluruh instansi telah berjalan sesuia dengan tupoksinya masing-masing.” ucapnya menambahkan. (d3/ detakpos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *