oleh

Kementerian PAN-RB Canangkan Lamongan

Lamongan – Detakpos– Kementerian PAN-RB mencanangkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,  sebagai “zona integritas” yang berkomitmen sebagai wilayah bebas korupsi, Rabu (01/02/2017).

“Kami memang ada unsur dalam tanda kutip mempermalukan, bagi daerah yang mendapat nilai jelek. Ini agar mereka menjadi lebih baik, yang ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”  kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Didid Noordiatmoko.
           
Saat ini, lanjut dia di Lamongan, bukan eranya lagi birokrasi pemerintahan hanya melakukan kajian, usulan, dan kunjungan.

“Terus kapan kerjanya, “ kata dia dengan nada bertanya.

Birokrasi, menurut dia,  harus semakin efektif dan efisien, semakin akuntabel dan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
           
Ia mengingatkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bukan hanya soal dokumen saja.

“Yang kami inginkan adalah peningkatan manajemen kinerja, bukan soal membuat dokumen,” katanya menegaskan.
 
Lima OPD Lamongan yang dicanangkan sebagai “zona integritas” yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), RSUD dr Soegiri, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
           
Bupati Lamongan Fadeli menegaskan akan mencoret anggaran untuk setiap kegiatan yang tidak jelas “output dan “outcomenya”.
           
Oleh karena itu, ia meminta kepada 43 Kepala OPD di Lamongan untuk secara langsung, satu persatu, paparkan SAKIP mereka.
           
“Tahun ini kita sudah mendapat predikat B untuk SAKIP dengan nilai 60,86. Tahun depan Saya minta harus 81, dan itu berarti predikat A,” tandasnya.

Pada kesempatan itu ada ada 14 OPD yang menandatangani Pakta Integritas sebagai penunjang Zona Integritas, antara lain, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah.

Pakta ini menandaskan OPD tersebut untuk berperan aktif dalam pencegahan KKN, serta tidak meminta dan menerima secara langsung maupun tidak langsung pemberian berupa suap, hadiah maupun bentuk lainnya. (Humas Lmg/detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini