oleh

Menteri LHK Sabet Penghargaan Inovasi Sipongi dan Proper

JakartaDetakpos-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima dua penghargaan, yakni inovasi pelayanan publik Proper dan Sipongi.

Keduanya merupakan dua inovasi dari KLHK  diantara Top  45 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan olek Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019.

Penghargaan diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penyerahan penghargaan oleh Wapres Jusuf Kalla, didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Selasa (15/10). Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa dan inovasi  memiliki nilai harga yang paling mahal.
Kalla menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting  adalah memberikan nilai tambah.

Menurut Menteri LHK, Proper  (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan Sipongi  (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web) adalah dua  inovasi pelayanan dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini.

Kemudian di-short listed menjadi Top 99 Inovasi pelayanan publik hingga akhirnya menjadi Top 45.

Prestasi ini menunjukkan KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan di lapangan. Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.

Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Menurut dia, Sipongi  yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) KLHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG.

Data dalam Sipongi
lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/ mendekati waktu sesungguhnya).

“Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan,”kata Menteri Siti Nurbaya.

Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola  dan pengelolaan di lapangan , dan  paking penting juga ialah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat.

Rujukan Dunia

Sipongi  berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilage berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personil di lapangan. Sedangkan public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas diseluruh Indonesia.

Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat membuat pelaporan dan berdiskusi tentang kebakaran hutan dan lahan melalui akses call centre maupun jaringan media sosial yang mendukung seperti facebook, instagram dan twitter.
Website Sipongi dapat diakses setiap saat dialamat: http://sipongi.menlhk.go.id.

Sipongi, menurut Menteri, telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian Karhutla terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut.

Negara-negara di dunia dapat mempelajari sistem pengendalian karhutla Indonesia termasuk didalamnya terkait sistem SipongiI
melalui Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia yang terletak di Bogor.

Sementara itu sistem Proper yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Saat ini Proper  terus dikembangkan dan telah mengadopsi perubahan paradigma dalam penilaiannya, yaitu dengan pengembangan kriteria yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

Proper, lanjut Menteri, juga melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus secara internal. Salah satunya adalah aplikasi SIMPEL. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam membuat pelaporan, mengurangi biaya cetak dan antar laporan. Kemudian, untuk mengurangi dampak ke lingkungan dan memastikan upaya perbaikan yang perlu dilakukan maka PROPER menerapkan konsep Life Cycle Assessment (LCA).

Melalui LCA perusahaan wajib menghitung dampak lingkungan yang ditimbulkannya mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, sampai produk tersebut ditingkat konsumen dan bahkan pada saat produk tersebut harus dibuang ke lingkungan.
Proper  telah berjalan dan diterima dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di berbagai daerah Proper  diadopsi dengan nama Properda. Di tingkat nasional, Proper digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai risiko pemberian kredit perbankan, dan pada tingkat dunia, China, India, dan Ghana mengadopsi Proper sebagai instrumen pelaksanaan penaatan. World Bank pada tahun 2011 dalam terbitan Research Working Paper World Bank menyatakan Proper merupakan Pionir di Asia.(d/2).

Editor : AAdib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini