Nilai Kepedulian HAM di Gresik Turun

GresikDetakpos – Wabup Qosim, Jawa Timur, mengatakan daerahnya yang masuk kabupaten peduli hak azasi manusia (HAM) mengalmi peningkatan kepedulian HAM dari nilai 75,29 pada 2015 naik menjadi 90 pada  2016, kemudian turun menjadi 89 pada 2017.

“Turunnya nilai HAM karena ada perubahan indikator penilaian,” kata dia di Gresik, Kamis (15/3).

Berbicara dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018, mengatakan musrenbang kali ini untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja pemerintah daerah pada 2019.

Dengan mengintegrasikan usulan pembangunan atau rencana kerja secara teknokratis, politis, maupun partisipatif. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

“Selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 2019,” kata dia menjelaskan.

Di bidang peningkatan reformasi birokrasi pada 2016 hanya meraih nilai 67,21 (B). selanjutnya  2017 meraih nilai 71,09 (BB).

Prestasi juga dicapai pada pembangunan ekonomi, selama 5 tahun inflasi di Gresik hanya dibawah 10 persen. Pendapatan Perkapita (PCI) Rp84,9 juta dengan gini ratio hanya 0,31 atau ketimpangan rendah.

Dihadapan sekitar 300 orang peserta musrenbang, terdiri dari berbagai elemen mulai jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD,  berbagai elemen masyarakat mulai dari LSM, pers, perwakilan dari organisasi masyarakat, juga yang lainnya.

Peningkatan juga pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2015 hanya memperoleh nilai 56,47, 2016 mendapat nilai 58,30 dan pada tahun 2017 nilainya meningkat 61,36.  Peningkatan juga pada nilai Indeks pembangunan manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Tugas Husni Syarwanto melalui kabag Humas dan Protokol Suyono. Dalam pencapaian visi misi, kami menetapkan 7 tujuan, delapan kinerja utama, dan 29 sasaran pembangunan yang diukur dengan 40 indikator sasaran.

Pada tahapan Musrenbang kali ini tercatat usulan belanja langsung mencapai Rp1,648 triliun dan belanja tidak langsung mencapai Rp. 1,755 triliun.  Total anggaran rancangan awal RKPD mencapai Rp3,404 triliun. (*/sdm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *