oleh

OTT Wali Kota Cilegon, Mendagri Harap Ini Paling Terakhir

JakartaDetakpos– Jumlah kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) bertambah satu lagi, yaitu Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi, Jumat (22/9), malam.

Dengan demikian jumlah kepala daerah yang terjaring OTT dalam tahun ini hingga September 2017, mencapai 16 orang.

Menurut catatan Mendagri, ada sisi positif dari OTT kepala daerah itu karena itu bentuk keberhasilan KPK dalam penegakan hukum.” Kita mengapresiasi kerhasikan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ungkapTjahjo Kumolo, Minggu (24/9/2017).

Sisi negatifnya, lanjut Tjahjo, jelas kepala daerah itu mengecewakan dirinya dan dia prihatin semakin banyaknya kepala daerah yang terkena OTT.” Sebagai Mendagri sekaligus ini indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal,”tambah dia.

Pembenahan sistem, lanjut Medagri,  sudah terus menerus dilakukan seperti penerapan e- goverment didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgetting, e-Procurement , e-permit (perizinan) dan seterusnya.” Mengurangi pilkada biaya tinggi termasuk prioritas saya,” tegas Tjahjo.

Di samping itu juga penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, reorientasi prilaku kepemimpinan kepala daerah    dan orientasi bagi kepala daerah baru, komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas, begitu terkena OTT langsung diganti dengan Plt.

Membangun  budaya malu dengan tetap berpegang pada asas pradug tidak bersalah sampai ada keputusan hukum tetap.”  Menginisiasi gerakan anti korupsi dengan menanamkan nilai-nilai malu, revitalisasi waskat (pengawasan melekat di birokrasi) hingga sanksi yang lebih tegas.”

Inspektorat daerah,lanjut dia, akan terus ditata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP.

Ke depan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang dibenahi dengan menambah menjadi 50% modul berisi substansi anti korupsi khususnya pencegahan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Review Mental.

”Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab  semua dalam pencegahan maupun penanggulangan, ternasuk sekolah, media, pengusaha, dan parpol. Dan diri saya sendiri sebagai Mendagri.”

Untk mengurangi kasus OTT kepala daerah, menurut Tjahjo, maka peran semua pihak sangat penting untuk memilih calon kepala daerah yang diusung dengan integritas dan komitmen anti korupsi yang kuat.

Walau belum  sepenuhnya, namun upaya ke arah recruitment calon kepala daerah sudah dimulai dilakukan dengan cara psikotes, sekolah-sekolah partai, diklat calon kepala daerah di sejumlah partai.

” Saya berharap, OTT Wali Kota Cilegon ini yang paling terakhir. Prinsip, ayo kita kawal bersama untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai nawa cita ke dua,” tegad dia.Kemendagri meminta semua kepala daerah untuk berkomitmen melaksanakan sumpah dan jinjinya saat dilantik secara konsisten. (d2detakpos).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini