oleh

Pemkab Bojonegoro Curhat Transparansi Hitungan Bagi Hasil Migas

BojonegoroDetakpos-Pemkab Bojonegoro,Jawa Timur,  curhat kepada Tim Kementrian Perekonomian terkait sulitnya memperoleh akses data terkait biaya dan produksi migas di daerah ini.

“Ini penting  untuk kita mengetahui bagaimana pembiayaan migas dan hasil yang transparan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro Herry Sudjarwo,Kamis (28/9/2017).

Dia menuturkan, dengan transparansi biaya dan produksi maka pihak pemkab bisa mengetahui pendapatan sebenarnya.

”Tidak terjadi seperti saat ini, tanpa mengetahui perhitunganya, tiba-tiba dinyatakan lebih salur dan harus mengembalikan sampai Rp 500 milliar lebih,'” tuturnya. Hal ini lanjut dia mengacaukan keuangan Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir ini.

“Belum pernah ada kabupten di Indonesia yang harus melakukan penyesuaian sampai ratusan milliar rupiah,” Imbuhnya.

Bahkan untuk ini dia menuturkan pihak pemkab sudah mengirim surat ke Presiden. Namun hal ini lanjut dia perlu dilakukan koordinasi di tingkat menteri kootdinator. “ Kita dapat data hanya Blok Cepu karena BUMD kita pemilik saham,” jelasnya.

“Ini menjadi masukan bagi kami” kata Ronald, Ketua Tim Ekstraktif Industries Transparansi Initiative (EITI) Kemenko Perekonomian. Dia menuturkan problem ini juga dikeluhkan beberapa daerah penghasil migas.

Menurut Ronald, pihaknya akan merekomendasikan masalah ini untuk dibahas ditingkat kementrian koordinator, sehingga ada titik temu mengenai data dan transparansi penghitungan bagi hasil migas.

“Ini salah satu masukan yang cukup penting selain juga terkait pengelolaan sumur tua,” imbuhnya.

Tim EITI berada di Bojonegoro selama beberapa hari. Tim ini dibentuk sebagai konsekuensi oleh lima negara terkait pengelolaan industri yang bebahan dasar diambil di bumi agar bisa dimaksimalkan secara transparan. (d4/detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini