oleh

Pemkab Dinilai Tidak Keberatan Izinkan Pembangunan Pasar Ngampel

BojonegoroDetakpos-Legal opinion (kajian hukun)  yang disampakan Pemkab Bojonegoro sebelum mengeluarkan izin pendirian pasar Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, adalah bentuk kehati-hatian sebelum mengabulkan keinginan warga.

“Dari surat yang dikirim oleh Asisten 1 Pemkab bisa kita lihat bahwa sesungguhnya Ibu Bupati tidak berkeberatan terkait permohonan izin pasar desa Ngampel,”ungkap anggota DPRD Lasuri, Kamis (19/9).

Menurut Lasuri, permasalahan tidak hanya karena proses peralihan tanah eks bengkok untuk penggunaan pasar desa saja, tapi pihak Pemdes Ngampel telah bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor yang bertindak sebagai user dalam pembangunan pasar desa Ngampel sebelum izin pendirian keluar.

“Maka demi kehati hatian Ibu Bupati perlu meminta legal opinion kepada Kejaksaan selaku pengacara negara agar tidak ada masalah hukum di belakang hari nanti,”tambah politisi PAN tersebut.

Lasuri bisa memahami keputusan Pemkab dalam hal ini. “Meminta legal opinion begini sudah beberapa kali dilakukan Pemkab untuk memutuskan beberapa hal,”tutur dia.

Sementara Tim Ombudsman Perwakilan Jawa Timur juga akan menjadikan surat dari Pemkab dan Jawaban Kades Ter KH air legal opinion tersebut sebagai pertimbangan sebelum mengeluarkan pendapat akhir Ombustman.

Pemeriksaan awal (konsoliasi) dan klarifikasi laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut-larut atas pelayanan perizinan pasar Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, oleh pihak Ombudsman, tanpa kehadiran Bupati Bojonegoro Anna Mua’wanah.

Pejabat Asisten I, Joko Lukito, yang didesposisi untuk mewakil Bupati pun tidak hadir. Ketika dihubungi lewat WA ihwal tidak hadir memenuhi UU ndangan Ombudsman, Joko Lukito pun tidak membalas.(d/2)

  1. Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini