Gresik – Detakpos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menggelar bimbingan teknis (bimtek) pejabat pengadaan barang dan jasa, di Gresik, Rabu (24/5).
“Pelaksanaan bimbingan teknis ini sudah terlambat. Namun demikian, ternyata selama ini kinerjanya tak pernah ada komplain dari peserta lelang juga tidak ada masalah hukum,” kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, di Gresik, ketika membuka membuka bimbingan teknis (Bimtek) pejabat pengadaan barang dan jasa.
Ia mengharapkan pejabat pejabat pengadaan barang dan jasa agar sebelum mengumumkan pemenang lelang, harus meneliti baik-baik para pemenang lelang dari sisi kualitas.
“Sebelum lelang diumumkan. Pejabat lelang harus berkoordinasi dengan OPD. Yang penting harus sesuai standard dan bermanfaat. Jangan sampai setelah dilelang dan belum dikerjakan masih ada addendum. Hal tersebut tidak dibenarkan,” paparnya.
Di lain pihak, ia juga meminta pejabat pejabat pengadaan barang dan jasa bisa bertindak sebagai intelejen untuk memverifikasi pemenang lelang sebelum diumumkan terkait kemampuan finansial juga kemungkinan pemenangnya sudah masuk daftar hitam.
Yang jelas, menurut dia, penelitian secara menyeluruh kepada calon pemenang lelang ini penting. “Jangan sampai setelah diumumkan.
“Pemenang lelang ternyata adalah perusahaan yang tidak qualified. Tidak punya modal cukup. Ketika saya sidak, ada proyek pemasangan box culvert terhenti karena kurang dua. Masak Pemborong beli 2 box culvert saja tidak mampu,” kata dia.
Sekda Pemkab Gresik Djoko Sulistiohadi mengingatkan, agar dalam pelelangan harus teliti menyangkut berbagai hal, antara lain, dari sisi permodalan, sumber daya manusia, alamat perusahaan, serta “track record” perusahaan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Gresik, Oedi Margiantonius menjelaskan, acara bimtek yang mengikutkan semua pejabat pengadaan barang dan jasa kali ini menghadirkan Pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tjipto Prasetyo Nugroho.
“Kami berharap bimtek ini bisa memberikan wawasan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa,” tambahnya. (sdm/detakpos)
