Jakarta–Detakpos-Sistim e-budgeting kualitas buruk yang digunakan Pemprov DKI Jakarta hasil warisan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menduga, pengadaan sistim e-budgeting yang buruk, sehingga tidak bisa mendeteksi pos anggaran Pemprov DKI Jakarta yang sarat dengan korupsi dan pagu anggaran yang mengada ada.
” Diduga keras disaat pengadaan pembangunan sistim e-Budgeting pemprov DKI ada dugaan tindak pidana korupsi,”tutur Arief di Jakarta, Sabtu (2/11).
Akibat sistim e-budgeting yang tidak mutu tersebut sehingga penempatan anggaran anggaran yang dibuat buat dengan tujuan untuk mencuri dana APBN DKI Jakarta, seperti pengadaan lem Aica Aibon sebesar Rp 82 milyar , serta pengadaan bolpoin Rp 123 miliar.
“Akibat semua ini sekarang semua menyalahkan Anies Baswedan, nah Anies jadi ketiban sial akibat sistim e-budgeting yang buruk yang tidak bisa mengawasi sistim pengunaan anggaran yang clean and perform dari penyalahgunaan anggaran,”tutur dia.
Idealnya, lanjut dia, jika sistim e-budgeting itu memiliki sistim dan kualitas yang bermutu, maka hal-hal, di mana terjadi sebuah penyalahgunaan pada sebuah wewenang yang ada pada sebuah jabatan yang berada di dalam sebuah instansi pemerintahan, maka akan dapat diketahui oleh masyarakat dan auditor BPK
“Begitu pemborosan terhadap anggaran juga akan dapat berkurang dikarenakan dengannya adanya e-budgeting maka setiap orang akan melihat apa saja yang berada di dalamnya dan masyarakat dapat memantau hal tersebut secara langsung
“Lah ini masyarakat tidak bisa mengakses e-budgeting DKI Jakarta, jangan jangan software dan hardware yang di pakai kelas jangkrik,” tambah dia.
“Jadi jangan salahkan Anies yang hanya sebagai second user dong,”kata Arief Poyuono.
Sebelumnya, Ahok juga membuka suara soal polemik sistem digital perancang anggaran atau e-budgeting buatannya. Menurutnya sistem itu sebenarnya bisa berjalan baik tanpa masalah.
Belakangan, sistem itu dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penyebab munculnya anggaran kontroversial seperti lem aibon Rp 82 miliar.
Ahok menganggap sistem itu tidak akan bermasalah jika petugas yang menginput data tidak memiliki niat menggelembungkan nilai anggaran atau mark-up.(d/2).
Editor: A Adib
