Bojonegoro–Detakposcom-Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mengingatkan PT Rekayasa Industri (Rekind) terkait Perda Nomor 23 tajun 2011 tentang konten lokal dalam pelaksanaan proyek Lapagan gas Jambaran Tiungbiru (JTb).
“Perda 23 tahun 2011 perlu dilaksanakan,” Kata ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kusharijanto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Rekind di Jakarta, Senin (4/12).
Rombongan Komisi B dalam kunjungan diterima langsung oleh Plt Direktur Utama PT Rekind lengkap dengan jajaran direktur lainnya.Sigit menjelaskan dalam hal ini pengalaman sebelumnya saat pembangunan EPC lapangangan Banyuurip bisa menjadi cermin.
”Jangan sampai dia pengalaman telat pembayaran pajak dan temaga kerja lokal terulang di proyek JTb. Karena itu hal ini kami tekankan,” tegasnya.
Srkretaris Komisi B Lasuri menambahkan, ada kejadian yang juga harus menjadi cermin dalam Early Civil Work atau EVW lapangan JTb yang saat ini dilakuka oleh PT Pembangunan Perumahan.
Di mana lanjut dia ada temuaan mengenai pengadaan tanah uruk yang diberikan ke PT di Tanggerang seharga Rp 75 ribu dijual lagi ke kontraktor lokal Rp 64 ribu dan diteruskan jual lagi sampai hanya harga Rp 57 ribu.
“Kalau hanya tanah uruk kan bisa langsung ke lokal,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut Plt Direktur PT Rekind Yakub menyatakan masukan yang cukup berharga bagi pihaknya. Karena itu dia menuturkan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab.
“Termasuk perekrutan terkait tenaga kerja,” katanya.Selain itu dia menuturkan, pihaknya juga sudah membuat berbagai aturan untuk pelaksanaan tender. Termasuk standar HSE.
“Karena memang ada pekerjaan hogh risk,” jelasnya.Dia juga mengungkapkan akan segeta menggelar sosialisasi pekerjaan. Sebab pihanya sudah menandatangani MoU tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas pengolahan gas lapanganJTb dengan Pertamina EP Cepu. “Baru saja kita tanda tangan,” ungkapnya. (*/d4).
