Surabaya–Detakpos.com – Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, kepada jajaran Forkopimda Jawa Timur, Kamis (9/12) sore. Penyerahan dilakukan Khofifah di Gedung Negara Grahadi didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid.
Adapun, beberapa Perwakilan Satuan Kerja di Provinsi Jatim penerima DIPA antara lain yaitu Kodam V Brawijaya, Polda Jawa Timur, Koarmada II, AAL, BPS Jatim, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, dan UNESA.
Sedangkan, TKDD Tahun 2022 diserahkan kepada Plh. Sekretaris Daerah Prov. Jatim Heru Tjahjono dan 38 Bupati/Walikota di Jatim atau yang mewakili.
Total dana perimbangan berupa TKDD Tahun Anggaran 2022 yang diserahkan sebesar Rp. 75,46 Trilyun lebih. Dengan rincian Rp. 11,801 Trilyun untuk pembiayaan pembangunan Provinsi Jatim, dan Rp. 63,162 Trilyun lebih untuk pembiayaan pembangunan di 38 kabupaten/kota se Jatim.
Sementara, total alokasi DIPA Tahun Anggaran 2022 yang diserahkan sebesar Rp. 43,101 Trilyun lebih. Yang terdiri dari Kantor Pusat sebesar Rp. 7,39 Trilyun lebih, Kantor Daerah sebesar Rp. 35,16 Trilyun lebih, Dekonsentrasi sebesar Rp. 183,964 Milyar, dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 366,116 Milyar.
Dalam sambutannya, Khofifah berpesan kepada para Bupati/Walikota, lembaga dan instansi vertikal serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim yang hadir untuk mengawal proses percepatan pencairan anggaran. Hal ini penting agar anggaran tersebut digunakan untuk menangani Covid-19 serta memberikan dampak pada upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menjelaskan tiga poin penting sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA pada tanggal 29 November 2021 lalu di Istana Negara, Jakarta.
Poin pertama yaitu, seluruh Pemerintah Daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD TA 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan Alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak boleh menumpuk di perbankan.
Dan ketiga, Dana Desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program BLT Desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, alokasi DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 adalah stimulus dari pusat yang merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dibandingkan dengan Tahun 2021, perolehan TKDD Provinsi Jatim Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,39%.
Namun demikian, Khofifah optimis dengan upaya dan ikhtiar bersama seluruh stakeholder, semua rencana pembangunan yang telah ditargetkan bisa dicapai dan bahkan melampaui, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dirasakan manfaatkan oleh masyarakat.
“Dengan tambahan stimulus ini, kita berharap pada Tahun 2022 upaya percepatan pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim bisa diwujudkan,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan, jika tahun 2021 tagline provinsi ini adalah Jatim Bangkit, maka pada tahun 2022 akan menggunakan tagline Optimis Jatim Bangkit. Hal ini diambil berdasarkan hasil diskusi bersama BI, OJK, dan instansi vertikal lainnya.
Khofifah menjelaskan ada beberapa pilar yang akan mendasari Optimis Jatim Bangkit. Diantaranya, pilar pertama, pasar rakyat ini akan dimaksimalkan untuk dilakukan proses transformasi digital.
Jadi digitalisasi pada pasar rakyat akan dimaksimalkan. Inilah salah satu pilar Optimis Jatim Bangkit, jelasnya.
Pilar kedua, pemaksimalan Rumah Kurasi yang diprakarsai oleh Bank Indonesia. Sementara dari Pemprov sendiri telah menyiapkan 6 Pondok Kurasi di bawah Disperindag Jatim. Rumah Kurasi menjadi penting untuk menstandardisasi dari produk-produk UMKM, bahkan sekarang tumbuh produk ultra mikro di Jatim.
Kita ingin memaksimalkan Rumah Kurasi yabg merupakan inisiasi dari Bank Indonesia dan 6 Pondok Kurasi yang merupakan inisiasi Disperindag Jatim. Kita berharap Rumah Kurasi dan Pondok Kurasi ini akan bisa lebih maksimal karena memang Jatim backbonenya PDRB Jatim dari UMKM sebanyak 57,25%, tegasnya.
Pilar ketiga, Pemprov Jatim menyiapkan stimulus bagi masyarakat mengambil pinjaman minimal Rp 10 juta di Bank UMKM Jatim. Ini diperuntukkan bagi pelaku usaha ultra mikro dan mikro di Jawa Timur
Sehingga maksimal interest pelaku usaha mikro dan ultra mikro 3%. Ini harapannya bisa mendorong dari pergerakan usaha ultra mikro dan usaha mikro di Jatim, paparnya.
Pilar selanjutnya yaitu Lumbung Pangan Nusantara, menjadi bagian sangat penting dalam mewujudkan Optimis Jatim Bangkit. Data dari BPS Jatim, produksi padi di Jatim tertinggi di seluruh Indonesia, hampir tembus 10 juta ton. Kita punya tugas saat ini agar kualitasnya dapat kita tingkatkan.
“Selain itu, kita juga harus meningkatkan kualitas lumbung pangan Nusantara. Maka saya minta untuk wilayah dengan lahan luas seperti Lamongan, Bojonegoro dan Ngawi dapat di detailkan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi berasnya . Bagi yang telah memiliki waduk seperti Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro dan Trenggalek tugas kepala daerah adalah mematangkan peta irigasinya sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh petani,” pinta Khofifah.
“Karena sekarang yang penting bukan hanya kuantitas saja, namun juga kualitas. Jadi harus dipikirkan bagaimana kita bisa memproduksi beras yang kualitasnya bukan medium saja, tapi bisa premium dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan Gubernur Khofifah, pilar Optimis Jatim Bangkit juga bisa didasarkan oleh pelaksanaan program sederhana seperti Desa Wisata Halal dan Industri Halal. Mengingat, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim tertinggi di dunia.
“Indonesia saat ini merupakan importir halal food terbesar dunia karena penduduk Indonesia memang banyak. Maka dengan pengenalan industri halal ini, kita berharap dari importir menjadi eksportir halal food terbesar di dunia. Rumah kurasi bisa membantu verifikasi produk terutama UMKM agar bisa mendapatkan standardisasi label halal serta kualitas produk sehingga akses pasar yang dijangkau bisa lebih luas ,” jelas Khofifah.(HMS)
Editor: A Adib
