oleh

Silpa Anggaran Besar Pengaruhi Nilai SAKIP

BojonegoroDetakpos-Raihan predikat B dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diterima Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, mesti menjadi cambuk aga instansi ini bekerja lebih baik, sehingga bisa meningkat di tahun 2020, kalau bisa mendapat rapot A.

“Saya kira ini adalah cambuk buat Pemkab Bojonegoro agar lebih keras lagi dalam bekerja,”kata anggota DPRD Bojonegoro, Lasuri, Selasa,  (28/1).

Bekerja lebih keras, kata Lasuri, baik dari sisi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Diberitakan sebelumnya, 18 Pemkab/Pemkot di Jatim menempati peringkat buncit (B), 14 Pemkab/Pemkot di predikat BB dan hanya enam Pemkab/Pemkot berhasil menempati peringkat terhormat, alias A.

Menurut anggota Komisi B ini, yang tidak kalah pentingnya juga penggunaan anggaran dan kinerja harus berorientasi kepada hasil, karena dengan begitu masyarakat dapat merasakan manfaat program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dia mencontohkan, adanya sisa anggaran lebih atau Silpa di APBD Bojonegoro yang sangat besar, juga bisa mempengaruhi nilai karena dari sisi perencanaan, penganggaran dan hasil akhir tidak nyambung.

“Saya kira kami patut memberikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro atas diraihnya predikat SAKIP B dengan harapan dapat lebih baik lagi,”kata dia.

Tidak ada alasan berpuas diri, justru harus semakin lebih baik di tahun 2020 ini dengan penyempurnaan dan mengevaluasi kinerja pada 2019, baik dari sisi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang saling terintegrasi

“Muda mudahan tahun 2020 bisa mendapatkan SAKIP A,”harap Lasuri.

Pemkab perlu menunjukkan langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Dia pun berharap perlu konsistensi dalam membangun organisasi pemerintahan yang berbasis kinerja.
Tujuannya, agar instansi pemerintahan semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta setiap kegiatannya bermanfaat untuk rakyat.

Implementasi SAKIP di Pemkab perlu ditunjukkan dengan terjadinya efisiensi kegiatan.

Efisiensi ini juga berimbas pada penghematan anggaran.
Dengan SAKIP, juga berharap mampu memacu tumbuhnya inovasi yang memberi manfaat pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (d/2).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini