Jakarta– Detakpos– Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk menonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Begitu juga memiliki hak untuk meluruskan sejarah demi generasi mendatang.
” Setiap masyarakat punya hak,”ungkap Menteri Dalam Negeri (Mrndagri) Tjahjo Kumolo dihubungi di Jakarta, Rabu, (20/9/2017).
Menurut Tjahjo, yang penting tapak-tapak sejarah perjuangan bangsa Indonesia harus diluruskan, agar dipahami dengan benar oleh generasi muda bangsa Indonesia ke depan.
Gagasan pemutaran Film G30S/PKI muncul menjelang tanggal 30 September 2017. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan ineternal iinstitusinya untuk nobar Film G30S/PKI agar generasi sekarang mengetahui sejarah kelam yang dilakukan PKI pada tragedi 1965.
Sementara Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Tutut) mendukung inisiasi Presiden Joko Widodo membuat film sejarsh PKI yang menggambarkan peristiwa secara utuh yang pernah dilakukan PKI atas negara ini. Artinya, bukan hanya pemberontakan 1965 saja yang difilmkan, tetapi pemberontakan pertama mereka dalam masa setelah merdeka, 1948, juga perlu dikisahkan dalam film itu.
Terkait pemutaran Film G30S PKI, Mendagri menyatakan tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat untuk menonton film tersebut. ” Setahu saya belum ada peraturan, dan memang bukan kewenangan Kemendagri untuk membuat dan mengeluarkan aturan tersebut.(d2detakpos)
