Jakarta–Detakpos – Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata mengatakan, memperingati Hari Maritim 2017, seharusnya jadi momentum kembali untuk mengingatkan janji menempatkan nelayan, pembudidaya dan petambak sebagai pilar utama poros maritim.
Berbagai persoalan yang membelit nelayan di tingkat kampung dari masalah kemiskinan dan akses permodalan, permasalahan koperasi yang tidak terfasilitasi hingga persoalan terkait dengan konflik alat tangkap dan termasuk perampasan sumber daya perairan pesisir dan laut dan tanah di pulau-pulau kecil.
Marthin mengatakan, untuk menegaskan janji menyejahterakan nelayan, pembudiaya dan petambak, Pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengimplementasikan keseluruhan substansi UU No. 7 Tahun 2016 dengan panduan FAO tentang Pedoman Perikanan Skala Kecil Tahun 2014.
” Implementasi UU ini menjawab persoalan yang menghadang agenda menurunkan keadilan dan kemakmuran bagi nelayan yang jumlahnya terus menurus menurun,” ujar Narthin di Jakarta, Senin, (21/8/2017).
Diperkirakan menurut Data BPS terakhir jumlah rumah tangga nelayan perikanan tangkap terus menerus mengalami penurunan dengan data terakhir hanya mencapai 863.417 rumah tangga
Harusnya menjadi titik balik untuk menegaskan agenda penyejahteraan nelayan dalam visi poros maritim.
” Sisa waktu 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK harus menjadi cambuk bagi pemerintah dalam memastikan negara hadir untuk mensejahterakan nelayan,” papar Marthin..
” Salah satu hal yang harus dipastikan adalah memastikan peraturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2016 segera diterbitkan dengan partispasi seluruh nelayan Indonesia” Marthin menutup pernyataannya.(d2/detakpos)
