Bojonegoro–Detakpos-Para kontraktor mengancam membaikot proyek Rp 600 miliar lebih unruk Bina Marga apabila Bupati Bojonegpro Anna Mu’awanah tidak menerima aspirasi mereka.
Hal itu disampaikan perwakilan kontraktor dalam orasi aksi demo di depan kantor Pemda Bojonegoro, Selasa (8/1).
Setelah orasi mereka diterima oleh Bupati Anna Mu’awanah dan Ibnoe Soeyuti di pendopo untuk menyampaokan aspirasinya.
Forum Kontraktor Bojonegoro , Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di Pemkab.
Uanjuk rasa besar-besaran ini mengerahkan massa ratusan orang. Setidaknya ada pulihan armada untuk mengangkut massa ke Pemkab Bojonegoro.
Koordinator aksi unjuk rasa kontraktor, mengatakan demo antara lain menuntut
Pemkab Bojonegoro melalui dinas terkait segera membayar at pekerjaan yang telah kdierjakan ditahun 2018 sesuai dengan kontrak kerja.
Selain itu Pemkab Bojonegoro mengibah kebijakan yang selama ini diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro, bahwa terkait pengajuan pencairan yang dilakukan oleh kontraktor setelah tanggal 15 Desember maka kontraktor wajib bayar pajak (PPN+PPH) terlebih dahulu.
” Seharusnya diubah sebagaimana lazimnya pajak tersebut dipotong secara otomatis pada saat pencairan.”
Pekerjaan yang diakukan dituntut oleh KPA agar tepat waktu bila tidak kami dikenakan denda sebagaimana aturan yang ada.
Namun sebaliknya urusan terbit SPK/Surat Kontrak sering kali molor dan tidak tepat waktu, untuk itu kami mohon hal hal seperti ini juga diberikan sanksi demi keadilan bersama.
Untuk menghindari keterlambatan pengurusan administrasi pencairan sebaiknya dilakukan penyederhanaan birokrasi administrasi terutama hal yang menyangkut Berita Acara dari TPHP (Tim Penerima Hasil Kerja).
Demo diikuti pengusaha jasa konstruksi yang tergabung dalam beberapa asosiasi perusahaan jasa konstruksi.
Di antaranya, 1. Gepensinas, 2. Perkonas,, 3. Askumnas, 4. Gabkin,5. Aptakundo dan 6. Perkindo.(dib)
