Ponorogo, detakpos – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,34 Miliar bagi korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Bantuan tersebut langsung diserahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi bencana, Minggu pagi (2/4).
Rinciannya, Rp832 juta berupa bantuan logistik terdiri dari paket lauk pauk, _family kid_ , _food ware_ , selimut woll, matras, tenda gulung, tenda keluarga dan sandang paket. Sementara sisanya disiapkan untuk santunan ahli waris korban meninggal/hilang sejumlah masing-masing Rp15 juta dan maksimal Rp5 juta untuk korban luka.
“Sesaat setelah kejadian, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) langsung dikerahkan untuk membantu evakuasi,” ungkap Khofifah, Minggu (2/4).
Tidak hanya dari wilayah Ponorogo, kata Khofifah, namun juga dari wilayah sekitar seperti Probolinggo,Trenggalek, Nganjuk, Pacitan, Magetan, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Selain Tagana juga dikerahkan anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) Ngebel.
Diutarakan Khofifah, Tagana yang dikerahkan bertugas mendirikan sekaligus mengelola dapur umum lapangan guna memenuhi kebutuhan logistik korban bencana dan serta relawan.
Dari data sementara Kemensos, hingga kini masih ada 28 orang korban yang tertimbun, sementara yg berhasil selamat yaitu sebanyak 20 orang luka ringan dan tiga orang luka berat. Adapun jumlah rumah yang tertimbun material longsor sebanyak 32 rumah.
Nama korban hilang berdasar rilis yang dikeluarkan BPBD Ponorogo yaitu Litkusnin (Lk , 60), Bibit, (Pr, 55), Fitasari (Pr, 28), Arda, (Lk, 5 th), Janti (Pr, 50 th), Mujirah (Pr, 50 th), Purnomo (Lk, 26 th), Suyati (Pr, 40 th), Poniran (Lk, 45 th), Prapti (Pr, 35 th), Cikrak (Pr, 60 th), Misri (Pr, 27 th), Anaknya misri (Pr, 3 th), Sunadi (Lk, 47 th).
Korban lainnya Katemi (Pr, 70 th), Iwan (Lk, 30 th), Katemun (Lk, 55 th), Pujianto (Lk, 47 th), Siyam (Pr, 40 th), Nuryono (Lk, 17 th, Menik (Lk, 45 th), Kateno (Lk, 55 th), Muklas (Lk, 48 th), Jadi (Lk, 40 th), Suyono (Lk, 35 th), Suroso (Lk, 35 th), Tolu (Lk, 47 th), Situn (Pr, 45 tahun).
“Semoga seluruh korban hilang bisa diketemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan kesabaran. Insya Allah seluruh korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah,” tuturnya.
Diungkapkan, proses evakuasi yang dilakukan Tagana bersama relawan gempa lainnnya dihentikan semalam, Jumat (1/4) dikarenakan faktor cuaca, kondisi tanah masih terus bergerak dan tidak adanya penerangan karena listrik mati. Selain itu juga karena tidak adanya alat berat guna menyingkirkan material longsor.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yg terdampak Kemensos mendorong Pemkab segera menerbitkan SK tanggap darurat. Dengan demikian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton bisa segera dicairkan dan jika dibutuhkan akan ditambahkan CBP dari alokasi propinsi dan Kementerian Sosial.
Kemensos, kata Harry, juga menyiapkan tenaga pendamping psikososial dan Tim Reaksi Cepat guna mengatasi trauma bagi korban tanah longsor, terutama keluarga korban yang masih dinyatakan hilang.
Relokasi dan Reboisasi*
Mensos Khofifah meminta Pemkab Ponorogo mempertimbangkan opsi relokasi kepada seluruh korban dan pemukiman di sekitar lokasi tanah longsor. Mengingat daerah tersebut menyandang status rawan bencana.
Khofifah menilai bencana tanah longsor dipicu meningkatnya lahan kritis, berkurangnya tutupan lahan, degradasi lingkungan, berkurangnya resapan air dan pertanian yang tidak memerhatikan konservasi lingkungan.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu upaya terstruktur, sistematis, dan massif dalam menangani persoalan ini. Masyarakat pun perlu ditingkatkan perilaku sadar bencana. Dikatakan Khofifah, pengetahuan bencana pada masyarakat relatif meningkat namun belum menjadi sikap dan perilaku serta budaya masyarakat.
Untuk mencegah longsor kembali, lanjut Khofifah, perlu dilakukan reboisasi terhadap sejumlah lahan kritis. Dampaknya, tidak hanya mengurangi potensi tanah longsor, namun jug meningkatkan kualitas air, menaikkan posisi muka air tanah, penyediaan air saat kekeringan, dan konservasi sumber daya air tanah.
“Perlu upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak sehingga kejadian seperti ini tidak terulang,” tandas Khofifah. (Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI)
