Jakarta –Detakpos– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, masih banyak pejabat daerah yang belum mau mewaspadai area rawan korupsi.
Tjahjo mengakui, dugaan korupsi ini masih di seputar masalah perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak dan jual beli jabatan. Padahal Kemendagri secara terus menerus selalu mengingatkan pemerintah daerah beserta jajarannya.
Tapi dugaan kasus korupsi semakin meningkat setiap tahunnya.Menurut Tjahjo, tak mengapa kalau KPK akhirnya turun ke daerah-daerah, ini untuk menjaga sistem pemerintahan bersih dan terhormat.“Untuk menjaga uang rakyat dan uang negara, saya rasa tak masalah,” ujar Tjahjo dihubungi via WA di Jakarta, Sabtu malam (26/8/2917).
Modus korupsi antara anggota DPRD dan pejabat pemda berulang kali diungkap KPK.Tjahjo Kumolo mewanti-wanti agar tidak ada main anggaran antara DPRD dan pemda.
“Anggota DPRD bagian daripada pemerintah daerah. Dia harus memahami bahwa posisinya adalah sama dengan pejabat daerah, harus memahami daerah yang rawan korupsi.
Tjahjo menyoroti banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat pemda. Kongkalikong antara legislatif dan eksekutif itu harus dihindari.” Sekarang ini banyak teman-teman anggota DPRD dan SKPD yang terjerat KPK, kejaksaan, Saya kira hindari kongkalikong antara anggota DPRD dan pemda, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran,” ungkapnya.D
ia menegaskan harus ada mekanisme untuk menyetop fenomena ini. Tjahjo juga mengapresiasi KPK yang sigap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).“Kami mengapresiasi kepada KPK setidaknya dengan begitu masifnya mudah-mudahan ada efek jera,” ucap Tjahjo.
Dia berharap DPRD juga mendorong pemda terbuka. “DPRD jangan dianggap remeh, dia bisa menentukan anggaran bersama pemda,” tuturnya.(d2/detakpos)
