oleh

Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR: Kerja Bersama Jati Diri Bangsa dalam Bernegara

Jakarta- Detakpos – Kerja bersama, inilah semangat yang diusung dalam peringatan 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kerja bersama ini juga menunjukkan representasi upaya gotong royong dalam membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan kerja bersama pekerjaan sesulit apa pun akan terasa mudah. Dengan kerja bersama pula, amanah rakyat akan semakin ringan untuk ditunaikan.

Demikian halnya dalam roda pemerintahan, kerja bersama tentu tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara. Tidak pula menafikan peranan suatu lembaga negara dan membandingkannya dengan lembaga lainnya.

“Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi, dan saling melengkapi. Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain,” demikian pandangan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Rabu, 16 Agustus 2017, di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta.

Kerja bersama dan gotong royong inilah yang sesungguhnya menjadi jati diri bangsa Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan. Kita semua tentu masih ingat bahwa kemerdekaan dapat kita raih karena semua anak bangsa mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerja sama, dan mampu untuk kerja bersama.

“Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus terus kita jaga, kita rawat, kita perkuat, dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan,” ia menegaskan.

Dengan kerja bersama, segala persoalan bangsa sesulit apa pun akan dapat diselesaikan. Apalagi ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Presiden menyebut, Indonesia akan mengarungi samudera globalisasi. Kita akan berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat dengan kemajuan inovasi teknologinya yang destruktif bila tidak segera diantisipasi.

Meski demikian, dengan persatuan dan gotong royong, Kepala Negara meyakini kita semua akan mampu melalui hal itu dengan baik. Sebab baginya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah teruji dan memiliki jiwa petarung. Tak ada keraguan di dalamnya.

“Karena bangsa kita adalah bangsa besar. Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung,” ucapnya.

Bersama Wujudkan Keadilan Sosial yang Merata

Segala capaian yang telah diraih Indonesia selama 72 tahun ke belakang tentu harus disambut dengan penuh rasa syukur. Namun, kita memang tidak dapat menutup mata bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Oleh karenanya, di tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah memfokuskan diri pada pemerataan pembangunan dan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Keadilan sosial sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.

Pembangunan yang merata itu salah satunya berarti segenap Rakyat Aceh dapat merasakan pelayanan pendidikan, kesehatan, sanitasi, maupun transportasi dengan sama baiknya seperti yang dirasakan oleh saudara-saudaranya di seluruh pelosok Negeri. Demikian halnya dengan saudara kita yang berada di Papua, turut dapat merasakan kemajuan sebagaimana yang diperoleh saudara-saudaranya di wilayah yang lain.

“Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada Tanah Air-nya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya dalam hal ekonomi, pemerataan juga disebut Presiden hendaknya turut menyentuh pada pembangunan ideologi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang ideologi misalnya, Presiden berpandangan bahwa kita harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu telah dibentuk unit kerja Presiden yang menangani hal itu.

“Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan kita,” ia menjelaskan.

Sementara dalam hal politik, sudah menjadi tugas bersama agar proses demokrasi di negara kita terus menerus terjaga. Indonesia sendiri patut bersyukur sebelumnya telah dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak dengan aman dan damai,

“Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, Pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai,” ucapnya.

Adapun dalam hal pembangunan sosial dan kebudayaan, Kepala Negara berpesan bahwa kita masih memiliki tugas untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi penerus sejarah yang cinta pada Tanah Air-nya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, serta mempunyai karakter yang kuat dan tangguh.

Kita juga diharapkan untuk dapat terus membangun kebudayaan bangsa yang berbineka. Salah satunya dapat dicapai dengan membangkitkan ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara untuk memperkaya wawasan Nusantara.

Untuk mencapai semua hal itu, Presiden Joko Widodo sekali lagi mengajak segenap elemen bangsa untuk bersatu padu dan bekerja bersama. Kekompakan, sinergi, dan kerja sama yang baik yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat berlanjut.

Presiden Jokowi Ajak para Wakil Rakyat untuk Terus Bersinergi Wujudkan Keadilan Sosial

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 16 Agustus 2017, menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pidatonya itu, Kepala Negara mengajak seluruh lembaga negara untuk menjadikan aspirasi rakyat sebagai poros dalam bertindak. Selain itu, ia juga mengajak lembaga negara untuk bekerja bersama dengan pemerintah.

“Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Bangsa Indonesia dalam perjalanannya telah membuktikan diri untuk mampu berdiri di tengah segala tantangan yang ada. Namun, tantangan akan selalu datang seiring dengan perkembangan zaman.

Kita masih dihadapkan dengan tantangan kemiskinan dan ketidakadilan. Kita masih dihadapkan dengan tantangan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.

“Namun, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Presiden.

Oleh karenanya, dalam menghadapi tantangan itu, dibutuhkan kesadaran masing-masing pihak untuk berbenah diri. Apalagi, untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari lembaga-lembaga negara.

Presiden Joko Widodo sendiri memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga negara atas terobosan inovasi dan perbaikan yang dilakukan selama setahun belakangan ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) misalnya, dinilai Presiden telah menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, serta berbagai etika politik kebangsaan.

Dalam segi pembinaan ideologi Pancasila, ia juga menyambut baik sinergi antara MPR dan pemerintah untuk menyosialisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sebagai pengawal ideologi, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucapnya.

Dalam hal lainnya, MPR juga telah berhasil memformulasikan penataan sistem perekonomian nasional yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan.

“Adapun terhadap tugas penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945, MPR telah memfasilitasi sejumlah kegiatan kebangsaan guna memperluas penerapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di segenap kalangan masyarakat,” ia menambahkan.

Sementara dalam memandang kiprah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para anggota Dewan dinilai telah memberikan dukungan kepada pemerintah di antaranya dalam upaya meningkat… Baca selengkapnya                       
[19:27, 16/8/2017] Tony Ade Irawan: Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Tata Kelola Peradilan dan Keuangan Negara

Upaya menegakkan hukum yang berkeadilan disinggung Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu, 16 Agustus 2017. Kepala Negara mengapresiasi setiap bentuk upaya dan terobosan di bidang hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam proses peradilan dan layanan publik.

Dalam pidatonya itu, Presiden menjelaskan upaya Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berhasil menerapkan beberapa inovasi dalam layanan peradilan. Beberapa di antaranya ialah penerapan sistem “Audio Text Recording” dan mekanisme penghitungan biaya perkara sendiri secara elektronik. Hingga bulan Juni 2017 kemarin, MA telah mengakreditasi sebanyak 186 pengadilan.

“MA juga terus memperluas pelayanan masyarakat di wilayah terpencil melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam hal pengawalan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai semakin bekerja dan mengukuhkan perannya. Bahkan, dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia. Sejumlah perkara yang diterimanya, juga dapat diselesaikan dengan baik.

“Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa di antaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017,” ia menjelaskan.

Tak ketinggalan, dalam upayanya meningkatkan akuntabilitas peradilan di Tanah Air, kerja keras yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) juga patut diapresiasi. Setahun belakangan, KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat.

“KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kode etik dan pedoman perilaku bagi 277 hakim. Dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat,” ujarnya lebih lanjut.

Adapun dalam hal tata kelola keuangan negara, secara khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas diberikannya opini wajar tanpa pengecualian bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Ini merupakan kali pertama bagi pemerintah memperoleh opini tersebut.

“Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah. Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir,” Presiden menjelaskan.

Ia juga memberikan apresiasi atas penerapan inovasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian secara lebih akurat, efisien, dan tepat waktu.

“Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia,” ucapnya.

Melihat sejumlah capaian itu, Kepala Negara meminta lembaga negara itu untuk tidak berpuas diri. Sebab menurutnya, tantangan yang dihadapi sekarang ini dan ke depannya tidaklah ringan. Namun, dengan semangat persatuan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini bahwa Indonesia akan mampu menjalankan tugas konstitusional kita menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat, serta berkepribadian.

“Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!” pekiknya mengakhiri.

Jakarta, 16 Agustus 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini