oleh

Airlangga Copot 10 Ketua DPD Maluku

JakartaDetakpos -Majelis
Etik Partai Golongan Karya (Golkar) menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, tidak melanggar aturan, menyusul   pencopotan jabatan terhadap sejumlah ketua DPD II Partai Golkar.

Menurut Ketua Majelis Etik Golkar Muhammad Hatta, Airlangga hanya melakukan tindakan sesuai wewenangnya.

“Kalau kita tidak melihat pelanggaran oleh ketum,” ujar Hatta di Hotel Gran Melia Jakarta, dilansir kabargolkar.co hari ini.

Sebanyak 10 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Maluku, dinonaktifkan dari jabatan.

Hal itu diungkapkan oleh Mantan Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Azis Samual. Penonaktifan sendiri diduga sebagai konsekuensi sikap mereka mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai salah satu calon ketum Golkar.

Tetpisah, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golongan Karya (Golkar) Bamsoet menilai Majelis Etik Partai Golkar telah memberikan pendapat subyektif terkait anggapan Ketua Umum Airlangga Hartarto tak melakukan pelanggaran dengan memecat sejumlah Ketua DPD II Golkar.

Menurut Bamsoet, demikian sapaannya, Majelis Etik yang memiliki tugas memberi evaluasi dan rekomendasi kepada Ketum, merupakan lembaga baru yang memang berada di pihak Airlangga pula.

“(Majelis) etik itu kan di bawah kepemimpinan yang sekarang. (Penilaian) itu bisa jadi subyektif juga,” ujar Bamsoet di kediaman BJ Habibie di Kuningan Jakarta, Senin 15 Juli 2019.

Bamsoet yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menyampaikan sebagai salah satu kader Golkar yang memiliki niat memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar, ia tidak ingin terlalu mengomentari penilaian Majelis Etik.

Bamsoet meminta masyarakat, serta para kader Golkar sendiri menilai ‘manuver’ Airlangga yang serta merta memecat setidaknya sepuluh Ketua DPD II Golkar.

“Lebih baik biarkan masyarakat menilai, kader partai menilai,” ujar Bamsoet.

Bamsoet mengingatkan ada AD/ART, hingga juklak partai yang harus dijalankan Airlangga dalam melaksanakan kepemimpinan Golkar.

Airlangga yang juga Menteri Perindustrian (Menperin), harus selalu berpedoman kepada aturan-aturan, termasuk saat memutuskan pemberhentian kader Golkar dari jabatan-jabatan di parpol itu.

“Kalau mau obyektif, ya kita punya AD/ART, kita punya juklak. Itu saja dijalankan,” ujar Bamsoet.

Editor: AAdib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini