Digoyang, Posisi Setnov di Golkar dan DPR Masih Kuat

Jakarta – Detakpos – Posisi Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar maupun Ketua DPR masih terlalu kuat untuk digoyang. ” Masih belum ada tanda-tanda Setnov melemah setelah ditetapkan menjadi tersangkakan oleh KPK ,” ungkap pengamat komunikasi politik Univerditas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio.

Bahkan saat pembahasan RUU Pemilu, lanjut Hendri, tidak ada anggota DPR yang keberatan Setnov hadir dan memimpin sidang.

”  Oh, perwakilan pemerintah pun nampak tenang dan menerima Setnov memimpin, ini bukti dia masih kuat,” tutur Hendri dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Bahkan meski digoyang oleh sejumlah kader, lanjut dia, Golkar juga solid mendukung Setnov.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar memberikan tiga rekomendasi terkait penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertama, dewan pakar mendukung tujuh keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar Selasa lalu (18/7). Kedua, dewan pakar menyarankan kepada DPP Golkar untuk memberikan bantuan hukum kepada Setnov dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dewan pakar juga mendorong pengajuan praperadilan dan upaya hukum lain.

Terakhir, dewan pakar berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan pemikiran, saran dan rekomendasi kebijakan kepada DPP Golkar dalam memperkuat peranan dan kinerja partai sebagai pendukung pemerintah.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menyatakan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan menegaskan bahwa Setya Novanto tetap memimpin partai beringin.”(Riak-riak munaslub) itu pribadi saja. Ya tapi sampai saat ini tidak ada,” ujarnya. Pasca penetapan Novanto sebagai tersangka, Golkar langsung menggelar rapat pleno untuk menentukan langkah ke depan.

Rapat pleno yang dipimpin Novanto sendiri menghasilkan tujuh keputusan, diantaranya DPP Golkar tetap melaksanakan keputusan rapimnas khususnya mengenai penyelenggaraan munaslub.

DPP Golkar menyetujui keputusan Novanto menugaskan Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi dan pengendalian tugas organisasi. Serta tetap berkoordinasi melaporkan kepada ketua umum. DPP Golkar berketetapan dalam menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan, maka tetap harus berpegang teguh pada AD/ART serta seluruh peraturan pelaksanaann.(d2/detakpos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *