Penawarta: Jawarti
Bojonegoro – Detakpos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (2/8) telah menggelar rapat paripurna secara tiga kali secara berturut turut dengan acara yang berbeda.
Untuk rapat paripurna istimewa sendiri dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Yayan Rochman, serta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan forum pemerintah daerah (forpinda).
Pimpinan rapat paripurna DPRD Bojonegoro Suyuti menjelaskan paripurna awal adalah paripurna istimewa, dengan acara pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang akan meminpin daerah setempat mulai 2018 ini sampai 2023.
Sesuai ketentuan bahwa DPRD wajib membacakan keputusan dari KPU terkait hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimenangkan pasangan Anna Mu’awanah-Budi Irawanto.
“Setelah ini maka tahapan selanjutnya adalah pelantikan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 20 September, di Provinsi Jawa Timur,” katanya seraya menambahkan bahwa hal itu mengacu pada peraturan yang terbaru.
Sementara untuk peraturan yang lama, lanjut dia, memberikan gambaran pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dilantik di kabupaten.
Lebih lanjut ia menjelaskan untuk rapat paripurna yang kedua adalah rapat internal dengan agenda acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.
“Hampir keseluruhan dari seluruh fraksi di DPRD tidak ada yang menolak laporan pertanggung jawaban tersebut. Hanya saja memberikan saran dan persyaratan,” ungkap politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi PKB Imam Sholikin bahwa kalau masih ada keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab.
Selain itu, daerah pinggiran masih membutuhkan percepatan pembangunan yang dilakukan dengan APBD Bojonegoro.
“Kami juga menerima keluhan dari masyarakat, kalau pendidikan di Bojonegoro masih mahal. Karena masih ada penarikan iuran yang dilakukan oleh pihak lembaga, selain itu juga masih ada masalah kesehatan, dan masalah yang dihadapi oleh petani di Bojonegoro,” jelas Imam Sholikin.
Selanjutnya, Suyuti mengungkapkan, kalau rapat paripuna yang ketiga juga rapat internal, dengan agenda acara pembahasan hasil reses masa sidang II yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD di lima daerah pemilihan (dapil).
“Kami memang harus melakukan paripurna terhadap hasil reses. Sehingga nantinya usulan dari masyarakat bisa dimasukkan dalam APBD,” ujarnya.
Dimana keseluruhan dari anggota DPRD sudah melakukan reses di tiap dapilnya masing masing. Seperti yang dilakukan oleh Sally Atyasasmi, dari hasil usulan masyarakat diketahui masih banyak yang belum mengatahui terkait dengan fasilitas dari kesehatan dan juga pendidikan yang bisa didapatkan.
“Bantuan DAK yang diberikan oleh pemerintah juga masih belum tepat sasaran. Kami juga menemukan adanya fasilitas pendidikan yang tidak layak. Sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah,” terang anggota komosi C DPRD Bojonegoro tersebut. (*/ADV)
