oleh

Golkar Jangan Tunjuk Kader Potensi “Pesakitan” Jadi Pejabat

JakartaDetakpos-Persatuan Kader Muda Golkar dan Garda Panca Bhakti meminta DPP Partai Golkar selektif memilih kader yang akan menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.

Koordinator Persatuan Kader Muda Partai Golkar Syamsul Rizal mendesak pimpinan di DPP Partai Golkar melakukan seleksi kompetensi, pengalaman berorganisasi pada kader partai yang nanti akan menjadi pejabat eksekutif di Pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin.

Syamsul Rizal mengatakan, DPP Partai Golkar perlu belajar dari pengalaman berkurangnya kursi di parlemen dan turunnya suara partai pohon beringin pada Pemilu 2019 itu disebabkan beberapa masalah yang rentan sehingga menyebabkan rakyat hilang kepercayaanya.

“Contoh kasus korupsi yang menimpa mantan ketua umum Partai Golkar Setia Novanto,”kata dia di Jakarta, Rabu (29/5).

Menurutnya, juga beberapa kader yang saat ini mendekam di tahanan KPK dalam kasus korupsi E-KTP, PLTU dan lain-lain.

“Termasuk juga ada indikasi korupsi yang sudah disebut dalam keterangan Enny Saragih dan Idrus Marham dalam Persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor),”terangnya.

Persatuan Kader Muda Golkar meminta agar dalam mengajukan kader Golkar sebagai pejabat eksekutif tidak menggunakan pendekatan perkawanan, pertemanan, apalagi memiliki hubungan bisnis dengan elite partai itu sendiri.

Kader yang diajukan menjadi figur publik seperti calon menteri, ketua fraksi, komisi, ketua DPR/MPR, ke depan adalah kader yang bersih, tidak cacat namanya di lembaga hukum mana pun terkait kasus korupsi, atau pidana lain yang nanti berpengaruh pada wibawa lembaga negara yang terhormat itu.

Demikian juga wibawa Partai Golkar secara kelembagaan. Memang ada wacana terkahir disebut sembilan nama calon Ketua MPR dan dari sembilan nama terebut ada enam orang yang terindikasi memiliki kasus di KPK.

“Menurut dia, hal ini bisa menjadi bom waktu bagi Partai Golkar ke depan.

“Jadi jangan jadikan kader Golkar yang berpotensi jadi pesakitan kasus korupsi untuk jadi pejabat eksekutif dan legislatif, karena akan berdampak pada elektabilitas Partai Golkar nantinya.”

Terkait wacana percepatan Munas Partai Golkar, lanjut dia, Persatuan Kader Muda Golkar juga mendesak diadakan pada Bulan Oktober.

“Itu adalah keharusan karena selain bulan Oktober adalah bulan kelahiran Partai Golkar, bulan itu juga sudah menjadi konsensus partai Golkar dari masa ke masa.”

“Untuk itu saya menghimbau kepada pengurus DPP Golkar untuk tidak merubah konsensus itu,”tutur dia. (dib)

Editor : A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini