Jakarta–Detakpos-Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia
(Persepi) Hamdi Muluk memastikan integritas lembaga survei yang menggelar quick count (hitung cepat) Pilpres 2019.
Hamdi Muluk mengharap politisi-politisi tidak perlu melontarkan pernyataan menuduh prosedur dan metodologi yang dilakukan lembaga survei sebagai kebohongan.
“Hari ini anggota Persepi membuka semua data dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke kami justru membuat mereka jadi seperti anti-sains, kan,” kata Hamdi saat Ekspose Data Hasil Quick Count oleh Anggota Persepi di Hotel Morrissey, Sabtu (20/4).
Di tempat sama, anggota Persepi, Asep Saefudin memastikan lembaga survei melaksanakan quick count dengan integritas tinggi.
“Buktinya, hari ini mereka berani menunjukkan transparansi datanya. Anda bisa lihat dapur dari tiap lembaga di bawah Persepi yang melaksanakan quick count,” katanya
Menurut Asep, quick count adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
“Quick count ini bukti kemajuan dan modernisasi demokrasi Indonesia. Kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kita berpolitik,” tuturnya.
Data dan metode quick count seharusnya tidak perlu dipermasalahkan dengan menuding hasilnya sebagai kebohongan atau upaya menggiring opini.
“Tidak perlu baper (bawa perasaan) dengan hasil quick count. Selama ada data yang benar dan metode secara statistika berani dibuka, ya hasilnya akurat,” ujarnya.
Sepuluh lembaga anggota Persepi yang melaksanakan quick count pada Pemilu 2019 lalu, melakukan ekspose data untuk menunjukkan hasil akhir, sampel, serta metodologi yang dilakukan selama proses quick qount.
Lembaga tersebut antara lain Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Cyrus Network, Saiful Mujani Research Center (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, Populi Center, Charta Politika, Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia.
Sementara iti Ketua Umum Persepi Philips Vermonte meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka sumber dana yang digunakan untuk membuat survei yang menyebut Prabowo-Sandi unggul di Pilpres.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Persepi Philips Vermonte menanggapi permintaan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, yang menantang lembaga-lembaga survei membeberkan sumber dana yang diterima untuk melakukan survei.
Philips mengatakan lembaga survei di Persepi akan membuka sumber dana yang digunakan untuk melakukan survei setelah BPN melakukannya lebih dulu.
Menurutnya, persoalan terkait dana di partai politik lebih besar dibandingkan di lembaga survei.
“Boleh saja, kalau BPN membuka data dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya lebih besar persoalan di partai politik soal dana,” kata Philips usai memberikan keterangan pers.
Dia mengatakan hasil quick count dan exit poll yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Persepi bisa dicek karena bersifat terbuka.
Philips pun mempersilakan BPN untuk mengecek silang hasil-hasil yang telah dirilis itu dengan formulir C1 plano.
“Kalau orang Persepi yang diduga tidak punya integritas itu tidak melakukan proses quick count dan exit poll menurut standar ilmiah dan memenuhi standar integritas kan bisa kelihatan. Ada formulir C1 planonya, bisa di-crosscheck, ditabrakkan dengan daerah di tempat pemungutan suara terkait,” katanya.
Namun, Philips menilai, letak permasalahan terkait hasil quick count atau exit poll bukan pada proses yang telah dilakukan oleh lembaga survei yang tergabung dalam Persepi.
Menurutnya, permasalahan kali ini terletak pada hasil yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak tertentu.
“Ketika sesuai dengan keinginannya mereka katakan ini lembaga kredibel, tidak dibayar, penuh integritas. (Tapi) ketika tidak sesuai keinginannya, mereka katakan ini lembaga tidak punya integritas,” katanya.
Sumber:Okezone/CNNIndonesia
Editor: A Adib
