oleh

Insiden Listrik Mati, Politisi Serang  Menteri BUMN

JakartaDetakpos– Menteri BUMN adalah salah satu kementrian strategis karena membawahi ratusan perusahaan pelat merah.

Direktur Rumah Demokrasi Indonesia  Fernando Emas menilai wajar jika banyak pihak termasuk partai politik yang berusaha bisa menempatkan kadernya sebagai Menteri BUMN.

Karena gagal mendudukkan kadernya sebagai Menteri BUMN kabinet yang lalu, lanjut Fernando,
lumrah jika partai politik terus berusaha menempatkan kadernya sebagai petinggi di BUMN.

Menurut Fernando,  partai politik selalu mencari kesalahan untuk menyerang Menteri BUMN Rini Soemarno .

“Apalagi kalau kader parpol  sangat minim diakomodir sebagai petinggi BUMN,”lanjut dia.

“Sangat tepat kalau Menteri BUMN pada periode yang akan datang diisi dari kalangan profesional non partai politik,” tutur pengamat politik Untag “45, Kamis, (8/8).

Namun, menurutnya, tetap  harus dicari Menteri BUMN yang benar-benar bisa mengelola perusahaan BUMN.

Hal itu menanggapi sikap sejumlah parpol yang menyerang Menteri BUMN Rini menyusul insiden mati listrik di beberapa daerah  DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengungkapkan, padamnya listrik di sebagian wilayah Jawa pada Minggu (7/8/2019) disebabkan karena ketidakmampuan PLN dalam mengelola aliran listrik yang sudah tersedia di Pulau Jawa.

Menurut politisi Golkar ini, ada pasokan listrik yang over supply tapi tidak mampu dikelola dengan baik.

Ridwan kembali menegaskan, listrik padam lebih pada persoalan manajemen. PLt direktur utama tidak bisa mengambil keputusan strategis, sehingga ini adalah murni kesalahan Menteri BUMN yang tidak segera memperbaiki jajaran direksi.

Padahal PLN adalah aset besar yang mengelola semua aspek baik pertahanan, keamanan dan ekonomi.

“Kenapa tidak melakukan RUPS luar biasa. Mestinya kan sudah melakukan. Jabatan direktur utama ini kan profesional bisa diganti kapan saja. Dan itu menjadi kewenangan Menteri BUMN yang diberikan UU.”

Menurutnya, tidak perlu menunggu proses pengadilan. Tapi ini sengaja tidak dicopot sampai nunggu kasusnya Sofyan Basir inkrah. Akhirnya kejadian seperti ini.

“Jadi persoalan ini adalah tanggung jawab Menteri BUMN bukan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Dis bertanggung jawab atas persoalan teknisnya.

Sementara listrik mati itu soal menejerial atau manajemen karena tidak ada kawat atau alirannya.

“Soal aliran listrik ini kan bukan urusan Kementerian ESDM tapi urusan PLN,” tambahnya.(d/2).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini