Jakarta–Detakpos– Debat Pilpres yang mengangkat isu kesehatan telah dilaksanakan semalam, 17 Maret 2019 oleh KPU dengan menghadirkan kedua Calon Wakil Presiden dari kedua kubu.
Sayangnya, tak satu pun yang menyebutkan pengendalian konsumsi produk tembakau, rokok, dalam setiap argumentasi paparan program mereka terkait penanganan masalah kesehatan di Indonesia.
Visi dan misi kesehatan kedua calon Presiden dan Wakil Presiden sangat menentukan wajah pengendalian tembakau di Indonesia. Melihat beberapa tren kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia maka sudah sewajarnya calon pemimpin negara ini menjadikan pengendalian tembakau sebagai prioritas utama. Merokok adalah faktor risiko utama yang membuat Indonesia terkungkung oleh tingginya angka Penyakit Tidak Menular, biaya kesehatan yang tinggi, kualitas pembangunan yang kurang optimal, dan jerat kemiskinan.
Karena itu, sangat penting menempatkan pengendalian tembakau tidak hanya sebagai prioritas tetapi sebagai dasar pola pikir dalam pengambilan kebijakan yang saat ini sangat dibutuhkan. Reformasi dalam seluruh kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia sudah darurat untuk dilakukan.
Melihat visi-misi kedua cawapres dalam Debat ke-3 Pilpres semalam, 17 Maret 2019, yang salah satunya mengangkat tema kesehatan, tampak tidak ada satu pun agenda pengendalian tembakau dalam visi misi mereka. Padahal tingginya konsumsi rokok menjadi salah satu dasar atas berbagai permasalahan kesehatan (dan non-kesehatan) di Indonesia yang akhirnya berujung pada rendahnya kualitas SDM.
Kedua paslon tampaknya tidak berani memunculkan pengendalian tembakau dalam visi-misi kesehatan mereka. Hal ini sangat mengecewakan sekaligus menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa tidak ada satu pun Cawapres yang berani memunculkan program terobosan reformasi kesehatan dalam kebijakan pengendalian tembakau?
Tidak adanya program pengendalian tembakau dalam visi-misi kesehatan paslon mana pun di rezim mana pun, menandakan kuatnya intervensi industri rokok dalam kebijakan setiap pemerintahan atau juga lemahnya perlawanan dan komitmen keberpihakan pada kesehatan masyarakat dari setiap pemimpin yang naik.
Karena itu, dengan ini Komnas Pengendalian Tembakau mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap visi misi kesehatan kedua paslon yang minim terobosan.
“Kedua Cawapres hanya berkutat di hilir tentang masalah sistem jaminan kesehatan tapi justru akar masalah kesehatan tidak banyak disinggung, yang salah satunya adalah tingginya konsumsi rokok di Indonesia,” ungkap Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Prijo Sidipratomo, Senin (18/3).
Ditambah lagi, tidak satu pun Cawapres yang mengutip Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang memperlihatkan peningkatan berbagai penyakit, terutama penyakit tidak menular, sehingga program dibuat tanpa dasar pertimbangan kenyataan yang ada saat ini.
Dalam debat semalam, kedua Cawapres mengangkat soal program kesehatan preventif-promotif, namun tidak ada yang memberikan program terukur apa yang dimaksud dengan preventif-promotif tersebut. Pada Cawapres 01, kami mengritik program GERMAS yang selama ini berjalan karena hanya sebagai slogan yang diharapkan dapat mengubah perilaku dan dipertanyakan keseriusannya dalam implementasi aturan pengendalian tembakau. Cawapres 02 sama abstraknya, menjanjikan program olahraga 22 menit per hari, lalu bagaimana cara menjalankannya? Padahal, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah program kebijakan yang konkrit dan komprehensif.
Masalah yang mendesak seperti terus meningkatnya perokok anak secara drastis tidak dibicarakan, padahal ini yang akan membawa petaka pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Sangat mustahil Indonesia akan menjadi negara kelima terkaya di dunia di 2045.
Sumber: Komnas Pengendalian Tembakau
Editor: A Adib
