Pontianak,-Detakpos– Konferensi daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Konferda PDIP) Kalimantan Barat menggantung. Seharusnya, nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalbar diumumkan, Sabtu (20/7).
Namun dikarenakan situasional, akhirnya ditunda. Hal yang sama terjadi untuk DPC PDIP Landak, dalam konferensi cabang (Konfercab), kemarin.
Penundaan pengumuman nama itu ditengarai akibat adanya penolakan kader usai nama Karolin Margret Natasa ditunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Landak. Sebelumnya, Karolin merupakan anak kandung Cornelis, menduduki jabatan Wakil Ketua DPD PDIP Kalbar. Kericuhan pun sempat terjadi.
Dua nama yang santer disebut bertarung dalam perebutan kursi DPD PDIP Kalbar adalah petahana Cornelis dan Lasarus.
Wakil Ketua DPD PDIP Kalbar, M Jimmi mengatakan konfercab sudah selesai. Kericuhan yang sempat terjadi, menurutnya masalah yang lumrah dalam tubuh partai.
“Untuk kabupaten Landak itu bukan deadlock, hanya belum terisi kepengurusan karena ada penolakan di beberapa Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang tidak sependapat kalau Karolin dijadikan Ketua DPC, dan itu menunggu proses berikutnya,” ujar Jimmi, Minggu (21/7).
Menurutnya, DPC Landak hanya belum menyusun kepengurusan. Jika pun keberatan, bukan tidak mungkin akan ada pengajuan ke DPP.
Perihal tidak diumumkannya nama Ketua DPD PDIP Kalbar, dia beralasan belum adanya keputusan DPP PDIP akan nama tersebut. Padahal, nama-nama kandidat telah dikirim pengurus DPC se -Kalbar pada 27 Juni lalu. Nama-nama itulah yang dijaring DPP untuk diumumkan dalam konferda dan konfercab, Sabtu (20/7) lalu.
Jadwal ini sendiri bergeser dari agenda awal 13 Juli 2019.
“DPP pulang karena untuk pemilihan ketua DPD masih belum ada keputusan DPP, makanya belum bisa dilaksanakan karena DPP juga masih belum mengambil sikap,” kata Jimmi.
Alhasil, konferda pun ditunda sementara. Pasalnya, belum ada keputusan DPP, siapa ketua, sekretaris dan bendahara. Sedang salah satu fungsi konferda adalah menyusun kepengurusan.
“Hal tersebut bukan deadlock namun ditunda pelaksanakan konferda, hanya konfercabnya sudah selesai. Saat ini jabatan Ketua DPD PDIP Kalbar masih dipegang oleh Cornelis,” katanya.
Jimmi meyakini DPP PDIP akan bersikap secepatnya untuk menentukan nama Ketua DPD PDIP Kalbar. Pasalnya, nama-nama DPC dan DPD sudah harus beres sebelum Kongres Nasional PDIP pada Agustus mendatang.
“Saya pikir tidak terlalu lama karena kongres di bulan Agustus, mungkin sebelum itu sudah selesai. Karena peserta kongres terdiri dari DPC dan DPD partai,” jelasnya.
Sebagai kader partai, Jimmi mengajak semua bersikap dan berpikir bersama, bahwa partai bisa sebesar sekarang karena tindakan bersama. Tidak boleh ada cerita tidak terpilih berakhir marah. Jika ada dinamika kurang sepakat atau tidak sependapat, harus dikomunikasikan.
“Namanya juga partai besar harus diurus dengan cara besar pula. Kita harus berkomunikasi ke berbagai pihak, DPD dengan DPP, DPD dengan DPC, DPC dengan PAC, sampai ke anak ranting partai,” katanya.
Dia meminta semua kader PDIP Kalbar menunggu proses ini selesai sampai kongres dilaksanakan.
“Jangan saling sikut, marilah kita bersama, apa pun keputusannya kalau didialogkan tidak ada yang tidak bisa. Kita tunggu saja proses berikutnya, namanya konsolidasi partai akan lama,” bebernya.
Perihal pengurusan DPC Landak, Suara Pemred mengonfirmasi Ketua DPC sebelumnya, Heriadi. Namun yang bersangkutan, hingga Minggu malam, enggan berkomentar.
DPC Konsolidasi
Sekretaris DPC PDIP Bengkayang, Eddy menjelaskan konferda diskors oleh perwakilan DPP yang hadir. Alasan mereka belum ada keputusan tentang rekomendasi nama-nama ketua, sekretaris, dan bendahara. Alhasil, pelaksanaan konferda lebih lanjut akan ditetapkan oleh DPP.
Sedang bagi kepengurusan DPC Kabupaten yang baru, akan berkonsolidasi terlebih dahulu, lantaran dalam proses penjaringan pimpinan DPC terjadi perbedaan pandangan. Sesuatu yang wajar dalam dinamika organisasi.
Eddy menjelaskan mekanisme penjaringan pimpinan DPC sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan PDI Perjuangan Nomor 28 Tahun 2019. Penetapan rekomendasi nama-nama ketua, sekretaris dan bendahara oleh DPP partai merupakan hasil pengajuan yang dimulai dari bawah yaitu Pengurus Anak Cabang di kecamatan, DPC di kabupaten, dan DPD di provinsi.
“Penetapan nama-nama ketua, sekretaris dan bendahara merupakan kewenangan mutlak dari DPP PDI Perjuangan, tentu berdasarkan hasil evaluasi,” jelas Eddy.
Evaluasi itu di antaranya adalah tren peningkatan perolehan suara Pemilu lalu. Baik itu Pemilu kepala daerah, Pileg dan Pilpres. Dia pun mengajak semua kader dan simpatisan bersatu padu memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Seluruh kader partai harus taat dan patuh terhadap hasil keputusan yang telah ditetapkan DPP,” katanya.
Untuk nama-nama calon ketua DPD Kalbar, DPC Bengkayang mengajukan tujuh nama. Mereka adalah Cornelis, Lasarus, M Jimmi, Karolin, Alexius Akim, Krisantus dan M. Kebing.
“Jadi untuk DPD Kalbar, DPP tinggal memutuskan saja nama calon ketua, sekretaris dan bendahara. Kita bersabar saja mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diumumkan,” katanya.
Tak Berhulu
Pengamat Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Erdi kaget konferda kembali ditunda. Sebelumnya, dia yakin semua akan berjalan lancar tanpa kendala. Pasalnya, Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis di banyak kesempatan telah ‘menjamin’ bahwa seluruh kader PDIP di Kalbar ‘siap menerima, mengikuti, dan melaksanakan segala keputusan DPP’, terlepas dari perannya sebagai sosok hebat yang telah sukses membawa partai menjadi besar di Kalbar.
“Penundaan konferda saya maknai sebagai sikap yang bersayap, sehingga konferda harus menunggu sungai tak berhulu atau laut yang tak bertepi. Saya tidak bisa berkata-kata lagi ketika ucapan sekelas Cornelis tidak valid di lapangan,” katanya.
Meski ditunda, lantaran berdasarkan Surat Keputusan DPP sebelumnya, Cornelis masih menjabat hingga 2020. Kepemimpinannya tetap sah sampai ada konferda kembali.
“Tidak ada satu pihak pun yang tidak mengakui legalitas itu, namun penundaan konferda ini tidak terhubung dengan legalitas kepemimpinan Cornelis,” katanya.
Erdi menyebut penundaan konferda sebagai sebuah dinamika baru arus bawah yang perlu diakomodir agar tidak melahirkan destruksi internal. Semestinya, tidak ada penundaan lagi karena pembesar partai, mulai dari daerah hingga pusat sudah berkomitmen satu, yakni ‘siap menerima, mengikuti, dan melaksanakan segala keputusan DPP’.
“Pernyataan ‘siap menerima, mengikuti dan melaksanakan putusan DPP’, mestinya sudah final dan tanpa protes oleh DPC lagi. Oleh karena itu, jika saya di posisi Ketua DPD yang sudah berkomitmen untuk ‘siap’, maka saya akan menenangkan partisipan untuk menerima putusan DPP atas struktur DPC Landak yang diprotes kader,” bebernya.
Erdi yakin Karolin telah mendorong DPP untuk tidak menempatkan dirinya di DPC. Sama hal dengan keyakinannya, bahwa Bupati Landak itu tak pernah minta diakomodir pada DPC Landak. Namun, DPP berkata lain sehingga menempatkannya sebagai Ketua DPC.
“Tampaknya, ada gerakan kecil yang mencoba memutus komunikasi antara DPD dengan DPP sehingga ketetapan DPP tidak sesuai dengan usulan arus bawah,” jelasnya.
Dia mengaku memahami pemikiran sejumlah kader yang menginginkan Karolin tetap berada di pengurusan DPD PDIP Kalbar. Namun, penting bagi partai sebesar PDI Perjuangan untuk menyuguhkan dan membuktikan kepada publik sikap setia tanpa protes atas putusan DPP.
“Protes semacam itu semestinya tidak terjadi. Kesiapan untuk siap menerima dan melaksanakan putusan DPP sebagaimana terekspos di banyak media menjadi sesuatu yang semu. Komitmen untuk siap menerima telah terekam pada memori publik yang perlu dibuktikan oleh segenap anggota dan partisipan partai sebagai sesuatu yang bukan omong kosong,” tutupnya.
Awal Ricuh
Konferda PDIP Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Sabtu (20/7) sekitar pukul 14. 30 WIB, diwarnai kericuhan dari kader dan simpatisan partai. Ihwal kericuhan, dikarena adanya penolakan terhadap keputusan DPP PDIP terhadap jabatan Karolin yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPD PDIP mendapat tugas baru di DPC PDIP Kabupaten Landak.
Di lokasi rapat, para simpatisan berteriak menolak keputusan yang dibacakan Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Qomarudin. Beberapa dari mereka juga ada yang sempat melempar kursi di ruang rapat yang disusun panitia.
“Kami tidak terima Bu Karolin dipindahkan ke DPC,” kata salah seorang pengurus partai.
“Kami sudah berjuang membesarkan partai, kami tidak terima keputusan ini,” sambung yang lainnya.
Di dalam ruangan rapat tersebut juga hadir Ketua DPD PDIP Kalbar Cornelis. Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Qomarudin yang memimpin rapat sempat berusaha menenangkan kericuhan.
“Sabar dulu, ini rapat, jangan ricuh. Jangan seperti preman,” katanya berusaha menenangkan.
Namun upaya yang dilakukan tidak direspons. Suara massa semakin meninggi. Bahkan dari mereka sempat meneriakan, “Bubarkan rapat, bubarkan!”.
Upaya meredam kemarahan massa dan juga pengurus partai terus dilakukan sekitar lima menit. Qomarudin menjelaskan bahwa keputusan yang dia bacakan belum final. Masih bisa dibicarakan sesuai aspirasi para pendukung.
“Ini masih formatur, belum final,” sebutnya.
Melihat tak mendapat respons positif oleh massa konferda, Qomarudin akhirnya meminta Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis untuk bicara memberikan penjelasan.
“Pak Cornelis sebagai Ketua DPD PDIP Kalbar, saya minta bicara, beri penjelasan,” pinta Qomarudin.
Mendapat perintah, Cornelis kemudian naik ke podium dan kemudian memberikan penjelasan sekaligus menenangkan massa.
“Karena sudah diminta bicara, saya bicara. Keputusan ini belum final. Belum ketuk palu, baru pembacaan. Jika ada penolakan, sampaikan aspirasinya ke DPP, nanti dibicarakan,” tegas Cornelis.
“Nanti bikin surat resmi ke DPP soal aspirasi yang ingin disampaikan. Setelah ini nanti dibicarakan lagi untuk Landak, betul begitu ya Pak Qomarudin,” lanjut Cornelis.
Mendapat penjelasan dari Cornelis, massa kemudian melunak.
“Yah, namanya juga Partai Demokrasi Perjuangan, terus berjuang, Merdeka! Merdeka! Merdeka!” lantang Cornelis.
Usai itu, rapat sempat diskors beberapa saat. Para pengurus partai keluar dari ruangan. Di lokasi rapat, juga tampak Karolin. Selama kericuhan terjadi, di ruang rapat tampak aparat kepolisian dari Brimob yang berjaga termasuk satuan pengamanan dari internal PDIP. (din/nar/bls)
Terima Putusan
PENGURUS DPP PDIP, Rudianto Tjen sebenarnya sempat memohon semua kader yang hadir dalam konferda dan konfercab PDIP Kalbar untuk menerima semua keputusan yang telah ditetapkan. Karena keputusan DPP tidak bisa diubah lagi.
“Keputusan DPP tidak bisa diubah lagi, kita terima semua ketua, sekretaris dan bendahara,” ucapnya.
Dia di awal pun memuji semangat kader yang luar biasa.
“Saya berterima kasih kepada kader PDIP Kalbar, karena pada Pileg dan Pilpres kemarin PDIP mendapatkan suara yang luar biasa di Kalbar,” katanya.
Kemenangan PDIP di Kalbar, diharapkan tidak menjadi euforia yang akhirnya menjadikan PDIP dimusuhi rakyat. Walaupun PDIP menang, dia meminta seluruh kader tidak terlalu membanggakan diri.
“Konfercab kali ini saya mohon kepada semua untuk objektif,” pintanya.
Konferda juga diharapkan bisa menyusun kabinet dengan baik. Seluruh kader harus bisa mempersiapkan diri untuk pemilihan yang akan datang. Pemilu yang akan datang menurutnya akan lebih berat. Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila. Hal itulah yang harus diperhatikan semua kader.
Pilpres yang akan datang menjadi pertarungan yang berat, karena akan muncul anak muda dan generasi baru. Sementara konferda dan konfercab, semata untuk menyempurnakan organisasi, agar bisa memperkuat partai di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai kader memperlemah organisasi. Semua usulan juga telah dibahas secara demokratis,” tegasnya.
Terkait, Kongres PDIP yang juga akan dipercepat, menurut dia itu bertujuan agar partai bisa menyesuaikan dengan pemerintahan. Hal itu juga untuk mempersiapkan organisasi agar bisa lebih awal untuk bisa menghadapi Pilkada.
“Kita sangat yakin kalau Pilkada bisa banyak menang, kita bisa menyerap program pemerintah pusat dan bisa berbuat banyak untuk masyarakat,” tuturnya.
Dia turut meminta semua kader bisa melihat spektrum di daerah. Jangan sampai kader alergi terhadap suku tertentu. Supaya warna-warni bisa direkrut menjadi pengurus partai.
Sumber: suarapemredkalbar.com
