Jakarta–Detakpos– Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik kadernya di Komisi II. Dia menilai gagal paham sehingga menyoroti kinerja Mendagri Tito Karnavian. pada
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad memberi catatan terhadap kinerja mitra kerja komisinya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepanjang 2019.
Dia meminta agar pada 2020 ini, Tito lebih banyak bekerja, bukan banyak bicara seperti triwulan pertama menjabat.
“Fokus selesaikan antrean blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino,” ujar Kamrussamad lewat keterangan tertulis pada Selasa lalu.
“Ini statement ngawur dan gagal paham dari anggota DPR baru yang belum ngerti cara mengukur kinerja Menteri dikabinet Joko Widodo – Maruf Amin,”kata Arief, Sabtu (4/1).
Sepanjang sepengetahuan sebagai masyarakat, untuk menilai kinerja menteri mentrinya Presiden Joko Widodo saja belum bisa karena masih dalam tahap konsolidasi dan memetakan program di setiap departemen atau para Menteri harus mengikuti semua visi Presiden Joko Widodo
Terkait catatan kepada Mendagri yang dilakukan oleh anggota DPR Komisi II Gerindra, “Kayaknya terlalu mengada ada tuh. Sebab Mendagri selama ini justru banyak bicara Juga banyak bekerja, seperti melakukan turba ke daerah daerah untuk memastikan agar pemerintah daerah bisa mensinkronkan kebijakan Daerah dengan pusat dalam rangka mendorong investasi untuk masuk di daerah gdaerah ini lebih penting
Kalau masalah antrian blanko e KTP, menurut dia, itu insidental saja hanya dibeberapa kabupaten dan itu sudah selesai
” Seperti Kota Bekasi yang wali kotanya gembar gembor blangko E KTP sekarang udah enga lagi..Dan terkait desa fiktif itu cuma hoax Aja kayaknya.”
Terkait pencucian uang Kepala Daerah juga sudah clear, Mendagri sudah bekerja sama dengan PPATK.
“Jadi yang dikatakan anggota DPR Komisi II dari Gerindra kayak salah besar,” tambahnya.
Apalagi, menurut Arief, tidak Ada kebijakan Partai Gerindra untuk mengevaluasi pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin karena Gerindra Juga bagian dari Pemerintah.(d/2
Editor: AAdib
