oleh

Kubu Romi Hanya Minta Djan Tinggalkan Kantor DPP PPP Diponegoro

JakartaDetakpos – DPP PPP Kubu Romohurmuziy ( Romi) hanya memberi surat kepada kubu Djan Farizd untuk meninggalkan sekretariat kantor DPP PPP di Jln Dipobegoro, Jakarta Pusat dan tidak menggunakan atribut partai menyusul keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA).

Sekjen DPP PPP Asrul Sani membantah tudingan bahwa kubu Romi telah memecat orang-orang Djan Faridz di legislatif. Kubu Djan Faridz, menurut Asrul Sani yang melakukan pemecatan terhadap kelompoknya, padahal belum ada satu pun surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 yang memecat seorang pun dari kubu mereka. ” Paling banter surat yang dikeluarkan adalah meminta agar mereka menyerahkan kantor Diponegoro, tidak menggunakan atribut PPP dan menundukkan diri pada hasil Muktamar Pondok. Gede 2016,” ungkap dia dihubungi, Senin (26/6).

Sebelumnya Pengurus PPP Djan Faridz menyesalkan penerbitan surat keputusan pemecatan yang dikeluarkan kubu Romi terhadap beberapa kader.

Sekjen menuding itu kebiasaan memutarbalikkan atau melakukan penyesatan informasi kubu Djan  Sebaiknya itu dihentikan oleh segelintir loyalis Djan Faridz,.

“Apalagi masih dalam suasana suasana Idul Fitri. Ini perlu disadari oleh segelintir loyalis ini  agar tidak terus menjadi bahan tertawaan publik,” tandasnya.

Dulu, menurut Asrul Sani, ketika mereka menang di kasasi MA, selalu gembar-gembor untuk patuh terhadap hukum dan memuji MA. Kini setelah ada putusan yang lebih tinggi dan akhir berbalik menuduh MA melanggar hukum.” Dulu mereka yang nyata-nyata  sudah keluarkan pemecatan terhadap beberapa orang anggota DPR dan DPRD, kini berteriak soal pemecatan terhadap kelompoknya,” tutur dia.

“Kalau jajaran dan akar rumput PPP sih sudah paham dengan gaya komunikasi publik model bluffing dan penyesatan  segelintir loyalis Djan Faridz lakukan, maka gak ada yang mempercayai mereka.

” Apalgi, lanjut dia,  kalau yang bicara orang yang baru bergabung setelah Pileg 2014,  sehingga tidak mengerti kultur kepartaian di PPP yang menjunjung tinggi musyawarah.(d2/detakpos).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini