oleh

Langkah Tepat, DPR Review UU Cipta Kerja

JakartaDetakpos.com-Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah diundangkan melalui Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 tanggal 2 November 2020. Diketahui bersama, ada beberapa pasal, ayat yang tidak berkorelasi (Pasal 5 tidak mempunyai ayat dan huruf dengan Pasal 6), definisi yang hanya pengulangan kata (Pasal 40) dan pengulangan frasa kalimat dalam ayat satu ke ayat lain (Pasal 50).

Sekjen DPN ISRI, Cahyo mengatakan, sembari menunggu draft peraturan pelaksana, pembentuk hukum dan seluruh stakeholder dapat mempersiapkan bahan atau materi dalam mengawalnya.

Diakui, memang terdapat beberapa catatan dalam pengesahan UU Cipta Kerja, yaitu terlalu terburu-buru sehingga kurang maksimal dalam menyerap atau dengar pendapat stakeholder dan belum mengadopsi Metode Omnibus Law dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

” Memang UU Cipta Kerja dibutuhkan dan mempunyai maksud baik dalam rangka mempermudah rakyat untuk berusaha atau memperpendek jalur birokrasi yang panjang, meningkatkan ekspor dan meningkatkan produksi rakyat,” ujarnya.

Selain itu Sekjen DPN ISRI ini menambahkan, dalam hal memudahkan berusaha juga harus ada titik tekan dalam perlindungan Usaha Mikro Kecil, bukan sekadar kemitraan usaha besar dengan mikro kecil namun pengaturan jumlah dan skala dalam wilayah pedesaan terutama haruslah BUMDes atau Koperasi sebagai pengelola.

Menyoal “kekeliruan atau typo” dalam UU CK, Cahyo yang juga praktisi hukum ini mengatakan, review dikenal ada 3 yaitu Judicial Review, Eksekutif Review dan Legislatif Review.

“Dalam pernyataannya Jelas Presiden tidak akan mengeluarkan Perppu dan saat ini UU CK sedang di uji oleh banyak Stakeholder di Mahkamah Konstitusi baik Uji Formal maupun Materiil.

“Inilah yang dimaksud dengan Judicial Review dan saat ini pilihannya adalah Legislatif Review yaitu perbaikan atau perubahan melalui Pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden.

Hal ini sangat tepat karena pertama; UU CK telah diundangkan sehingga ada kepastian hukum dalam dunia usaha dan investasi di Indonesia, kedua; menunggu hasil Judicial Review Mahkamah Konstitusi terkait permohonan stakeholder baik terkait formal atau pengakomidasi Metode Omnibus Law dalam UU PPP atau Materiil, muatan-muatan kepentingan atau aspirasi dari para stakeholder sehingga pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah dapat menjadi rujukan hukum saat perbaikan atau perubahan.

Ketiga karena telah menjadi UU perlu dilakukan sosialisasi dan aspirasi. Dari hasil sosialisasi tersebut menjadi bahan-bahan guna Peraturan Pelaksanaannya, keempat karena dirasa UU CK ini merupakan suatu terobosan hukum dan memperoleh respons yang sangat besar dari masyarakat maka pemerintah melalui Kemenkumham atau BPHN membentuk Pokja guna Sosialisasi – Serap Aspirasi baik UU, persiapan Draf Pelaksana guna di Dengar Pendapat kembali pada para stakeholder.

“Apabila hal tersebut diterima oleh Pemerintah atau pun Pembentuk hukum akan menjadi solusi atau win-win solution atas persoalan reduksi atas suatu produk hukum,” ujar Cahyo Gani Saputro.(d/5).

Editor : A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini