oleh

Mendagri: Banyak Kena OTT Karena Mental Bukan Biaya Pilkada

JakartaDetakpos-Bupati Lampung Tengah Mustafa dikabarkan ditangkap KPK. Penangkapan Mustafa melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK itu menambah jumlah kepala daerah yang terjaring operasi serupa sebelumnya.

Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menepis alasan banyaknya kepala daerah terkena OTT KPK itu akibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan biaya mahal.Walapun dalam sejumlah kasus OTT, seperti di Kabupaten Subang (Jabar), Jombang (Jatim), atau Ngada (NTT), dan terkini Lampung Tengah, ada indikasi pada biaya politik pemilihan, Tjahjo meminta agar hal itu tidak dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada.

Sebab, kejadian itu merupakan masalah mental masing-masing kepala daerah.“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT. Artinya, ada yang tidak mau tahu itu,” kata Tjahjo, Jumat (16/2/2018).

Mendagri menegaskan, langkah-langkah pencegahan secara intensif dilakukan. Misalnya, Deputi KPK sudah datang ke Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi.

Tidak hanya itu, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga telah berkeliling ke daerah, tetapi masih saja ada yang terkena OTT.Tjahjo melanjutkan, Presiden juga berulang kali mengingatkan, agar semua kepala daerah hati-hati.

Ia mengemukakan, sering Kepala Negara mengumpulkan para pemimpin di daerah, untuk hati-hati dalam mengelola keuangan negara.“Dikumpulkan oleh Bapak Presiden, masih ada saja. Saya sebagai saudara, sebagai mitra kerja, saya terpukul juga. Banyak orang melihatnya ke saya,” tutur Tjahjo.

“Diceramahi hati-hati. Pengarahan di depan seluruh gubernur, bupati, wali kota. Terakhir, pukul 04.00 sore selesai, pukul 06.00 sore ketangkap. Ya bagaimana, enggak bisa disalahkan, tapi setidaknya ini menurut saya harus hati-hati. Jual beli jabatan, masalah tender, hati-hati,” kata Tjahjo.

Mendagri menjelaskan, setiap ada OTT, ia selalu melapor kepada Presiden jika sudah ada keterangan resmi atau menerima surat resmi dari KPK.“Saya lapor kepada Pak Mensesneg, setelah ada surat. Itu dasarnya,” ucapnya. (d2).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini