Jakarta–Detskpos-Mendagri Tjahjo Mumolo meminta bersinergi dengan ahli IT untuk melakukan pemblokiran terhadap media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan.
Hal itu diungkapkan Mendagri terkait dengan berkembangnya perilaku hoax dan antisipasi isu SARA yang bisa mengganggu kualitas Pilkada 2018.
Tjahjo juga mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat.”Para paslon (pasangan calon) agar gencar mempublikasikan gagasan dan ide melalui media, dengan berpedoman pada RPJMD yang ada,”ungkap Tjahjo, Sabtu (14/10).
Dikatakan, penyelenggara bersama pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga netralitas ASN.” Harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai shock therapy bagi ASN lainnya,”.
Tjahjo menjelaskan, Pilkada rerentak 2017, diikuti 101 daerah (7 provinso, 76 kabupaten, dan18 kota) melibatkan 44,4 juta pemilih, dengan total biaya APBD Rp 5,8 triliun.
Pilkada diikuti 310 paslon (24 cagub/wagub, 236 cabup/wabup, 50 cawako/wawako). Jumlah pasangan tunggal meningkat dari 3 paslon pada tahum 2015, menjadi 9 paslon di tahun 2017.Tingkat partisipasi meningkat tajam rata-rata 74,2 %, dibanding tahun 2015 pada angka 65-70%. ”Secara umum, Pilkada berjalan sukses dan terjadi lonjakan tingkat partisipasi yang tinggi pada beberapa daerah, misalnya DKI Jakarta,” tutur dia.(d2detakpos)
