oleh

Mensos Bantah Ada Pendamping PKH di Lamongan Tidak Netral

KuninganDetakpos-Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018.

 “Kita harus bedakan, ada Pendamping PKH dan ada Penerima PKH, Keduanya sangat berbeda. Kalau Pendamping PKH harus menempatkan diri pada posisi netral. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon dalam pilkada,” ujar Mensos di Kuningan, Jawa Barat, kemarin.

Hal itu diungkapkan Mensis saat ditanya wartawan tentang pemberitaan dugaan Pendamping PKH terlibat Pilkda Jatim 2018.

 Ditemui usai menyerahkan bantuan sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Mensos mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke Lamongan, Jawa Timur, untuk melakukan klarifikasi mengenai dugaan Pendamping PKH berpolitik.

“Hasilnya, dapat dipastikan kasus di Lamongan bukan dilakukan pendamping PKH tetapi Penerima PKH. Penerima PKH adalah rakyat, soal pilihan politik itu menjadi hak mereka mendukung siapa,” katanya.

Idrus menegaskan apabila di kemudian hari kedapatan Pendamping PKH rangkap pekerjaan atau menyalahgunakan pekerjaannya untuk mendukung salah satu calon dalam pilkada maka ia harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk memilih tetap menjadi pendamping PKH atau mengundurkan diri.

“PKH merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu tidak boleh disalahgunakan. Pendamping harus tahu itu,” katanya..(d2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini