oleh

Munas 2012, NU Ingatkan Mudharat Pilkada Langsung

Opini : Oleh H AAdib Hambali.

MUSYAWRAH Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas) dan Kombes NU 2012, merekomendasikan pemerintah menghapus sistem pemilihan langsung kepala daerah.

Pasalnya, pemilihan langsung kepala daerah yang dilakukan selama ini dinilai tidak efektif, bahkan hanya menghamburkan uang negara.Bahkan hanya mendidik rakyat menjadi pengemis pada kandidat, menjual hati nurani demi fasilitas.

Katib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), saat itu, Malik Madani di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad, 16 September 2012, membacakan tentang rekomendasi pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Rekomendasi ini diputuskan dalam sidang komisi bahtsul masail diniyah maudluiyah, sebuah forum yang membahas persoalan kontekstual dalam perspektif agama. Dalam forum ini disepakati bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak negatif (mudharat) ketimbang manfaatnya.

Dicontohkan, sistem pemilihan langsung tak menjamin menghasilkan pemimpin terbaik. Kebanyakan malah memunculkan pemimpin terkaya. Padahal, biaya untuk menggelar pemilihan itu teramat besar.

Pemilihan pimpinan kepala daerah secara langsung juga kerap memicu politik uang. Akibatnya, masyarakat jadi terbiasa menerima sogokan (risywah).Memang ini tidak sepenuhnya bagus, tapi minusnya lebih kecil dibanding pemilihan langsung.

Jika gubernur atau bupati dipilih oleh DPRD, pengawasan politik uang lebih mudah. Biaya pemilihan pun otomatis jauh lebih murah. Selain itu, sistem ini juga lebih sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.

Lebih gampang mengawasi DPRD daripada masyarakat luas.Hasil rapat pleno kemudian diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hadir di Pondok Pesantren Kempek, Senin, 17 September 2012.

Pascamunas, rekomendasi itu mungkin masuk laci. Alihalih dibahas, rekomendasi pun mendapat kritikan tajam, bahkan tidak sedikit yang menuding itu langkah mundur dalam demokrasi.

Mungkin jawaban terhadap kritikan hasil Munas NU terbukti. Kementerian Dalam Negeri tahun 2017, mencatat sebanyak 77, kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT), dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka terjerat korupsi karena masuk di daerah rawan, seperti suap, bermain proyek, manipulasi anggaran, memeras sampai penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Dan hampir semua oknum kader partai politik.

Rekomendasi itu baru dirasakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu akan mengundang sejumlah ahli untuk mengkaji urgensi pemilihan kepala daerah secara langsung.

KPK akan meneliti, mana yang lebih baik, apakah pilkada secara langsung atau secara keterwakilan/ lewat DPRD.Ketua KPK Agus Rahardjo seusai pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Senin (12/3/2018) mengakui pengkajian itu menindaklanjuti permintaan DPR agar KPK mengkaji baik-buruk pilkada langsung.

KPK pun akan lakukan kajian lagi dan melibatkan banyak stakeholder. Juga banyak pakar, untuk membahas untung rugi,  baik buruknya apakah pilkada langsung atau keterwakilan.

Permintaan kepada KPK itu didasari pertimbangan banyaknya kepala daerah yang kini menjadi tersangka karena terlibat korupsi.Untuk maju sebagai kepala daerah butuh biaya sangat tinggi dan ujung-ujungnya korupsi. KPK perlu membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa.KPK sering mendapat laporan dari masyarakat terkait pemilihan kepala daerah.

Dari laporan itu ada banyak kekurangan dalam pilkada langsung. Sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaat karena semakin memperbesar korupsi di daerah-daerah.

Tentu kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem.Banyak pihak menilai pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem ini diyakini juga akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan.

Terlebih bila KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan. Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pekan lalu mensinyalir ada aliran dana mencurigakan dari para calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2018.Transaksi mencurigakan itu berlangsung sejak akhir 2017 hingga kuartal kesatu (Januari- April) tahun 2018.

Jumlahnya 53 transaksi perbankan dan 1.066 transaksi tunai. Di antara transaksi mencurigakan tersebut ada yang nilainya puluhan miliar rupiah. Temuan tersebut perditindaklanjuti dengan laporan kepada sejumlah pihak, misalnya Bawaslu dan KPK

.Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi dengan sederet bukti tersebut. Sistem harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini