oleh

NasDem Desak Pemkab Bojonegoro Menekan Silpa

BojonegoroDetakpos– Pemerinrah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, perlu menekan angka Sisa lebih anggaran (Silpa) sekecil mungkin dalam APBD.

Ketua DPD Partai NasDem Bojonegoro Alham M Ubay menegaskan, kalau perlu tidak ada Silpa, dihabiskan untuk pembangunan dan menyejahterakan masyarakat dengan perencanaan yang matang.

Hal itu disampaikan Alham menyusul aksi demo aktivis PMII ke Pemkab Bojonegoro yang mempertanyakan deposito Rp 2,9 triliun di sejumlah bank.

Polemik muncul juga terkait rencana penyertaan modal Rp 2,7 triliun ke sejumlah bank dalam bentuk investasi dari anggaran idle cash. Yaitu anggaran yang tidak terpakai untuk pembangunan dan kegiatan lain yang berasal menumpuknya Silpa setiap tahun anggaran.

“Kalau yang didepositokan dari dana Silpa, menurut saya, Pemkab harus berusaha meminimalisir Silpa di tahun tahun mendatang,,” kata Alham.

Nyatanya, lanjut Alham, banyak sekali infrastruktur yang belum terbangun, gedung sekolah perlu direhab. Juga banyak fasilitas umum yang perlu perbaikan, jalan yang perlu segera dibangun dan ditingkatkan.

“Saya yakin, kalau pengelolaan menagemen perencanaan dan pelakasnaan pembangunan bagus, maka APBD bisa terserap lebih besar.”

Alham menegaskan, APBD itu untuk membangun daerah. Bukan untuk dikembangkan melalui perbankan dengan tujuan hanya untuk mancari bunga bank.

Sebab, lanjut Alham, Pemkab itu bukan perusahaan yang mencari keuntungan atau profit.

“Pemkab itu fungsinya membangun daerah dengan APBD. Bukan mencari keuntungan,”tandas Alham.

Kalau mencari keuntungan, Alham menyarankan Pemkab memperbanyak BUMD, termasuk memperbesar modal.
“Kelola dengan benar BUMD, maka akan menguntungkan dan memberi masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari BUMD itulah Pemkab berpkir keuntungan,”tambah Alham.

Terkait proses deposito yang sudah berlangsung, maka ia menyarankan Pemkab perlu transparan. Sejak kapan dana APBD didepositokan.

“Berapa rupiah dana APBD yang didepositokan. Lalu harus dibuka pula berapa bunga deposito yang sudah didapatkan,”tanya dia.

“Rakyat Bojonegoro perlu mengetahui secara jelas masalah ini agar tidk menjadi fitnah pada Pemkab.”

Alham menekankan pada transparansi pendepositoan dana APBD itu agar tdak menuduh Pemkab menyalahi penggunaan dana APBD. Tapi lebih kepada transparansi pendepositoan itu daripada menjadi fitnah pada Pemkab.
(d/2).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini