oleh

Panwaslu Hanya Rekomendasikan ASN Terlibat di Pilkada

Pewarta:Jarwati

BojonegoroDetakpos-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak bisa memberi sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN), yang terbukti terlibat dalam politik praktis di pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada 27 Juni mendatang.

Devisi Hukum dan Penindakan Panwaslu, Mujiono mengatakan, bahwa Panwaslu mengadakan sosialisasi kepada ASN di Adelia, kemarin. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan, berdasarkan peraturan maka ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis saat pilkada, baik itu dalam bentu membantu salah satu pasangan calon (paslon), maupun merugikan salah satu paslon.

“Mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, Pejabat badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), Kepala Desa (Kades), dan perangkat desa tidak diperbolehkan terlibat dalam Pilkada, maupun Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019,” kata Mujiono.

Dia menerangkan, sampai saat ini Panwaslu baru menemukan dua indikasi adanya keterlibatan ASN dalam politik praktis yang masih dalam tahap penyelidikan.”Baru dua temuan, yang satu ASN berkomentar di media sosial, dan ASN yang berfoto dengan salah satu paslon. Tetapi kami belum melakukan rapat pleno untuk penentuan indikasi keterlibatan ASN tersebut dalam politik praktis,” jelas dia.

Sementara ketika ditanya mengenai sanksi kepada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis, dia mengungkapkan, Panwaslu tidak berhak untuk memberikan sanksi. Tatapi hanya sebatas memberikan rekomendasi.”Setelah temuan terbukti kami akan mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kemudian akan dilanjutkan ke Inspektorat,” tegasnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini